RDP Pansus GTKH DPD RI, Guru dan Tendik Honorer: Pak Jokowi, Tolong Angkatlah Kami

Anggota Komite 3 DPD RI ini mengaku proses kerja pansus tidak memiliki kendala berarti dan sudah rampung, serta rekomendasi sudah disampaikan ke pemerintah melalui Sidang Paripurna DPD RI.

“Mudah-mudahan apa yang sudah diperjuangkan DPD bisa direspon oleh pemerintah, sehingga permasalahan tenaga kependidikan dan guru honorer ini bisa dituntaskan,” harap mantan Bupati Bangka Barat ini.

Anak Bangsa
Ketua Guru & Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usian 35 Tahun ke atas (GTKHNK35+) Provinsi Bangka Belitung, Dewi Apriani, mengatakan saat ini jumlah guru dan tendik honorer di Babel mencapai seribu orang. Jumlah tersebut tersebar di sekolah-sekolah dalam wilayah kabupaten dan kota.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Bergulir Wacana Perombakan Pengurus Presidium Provinsi Bangka Belitung, Dharma Sutomo: Langsung Musda, Ini Bukan Kebetulan

Untuk Kota Pangkalpinang, kata dia, sudah diajukan formasi P3K sebanyak 307 orang. Akan tetapi jumlah pelamar mencapai lebih dari 500 orang, sementara yang lulus sebanyak 118 orang.

“Itu baru tahap 1, kalau pun terpenuhi seluruh formasi tetap saja masih kurang. Karena ada juga guru dan tendik PNS yang pensiun,” jelasnya.

Dewi yang sudah 15 tahun mengabdi sebagai guru honorer ini berharap pemerintah bisa memperhatikan mereka untuk diangkat sebagai P3K maupun PNS. Karena selama ini dinilai sudah mengabdi dengan baik.

Awalnya, kata dia, pengangkatan terhambat akibat adanya peraturan pemerintah yang tidak mengizinkan daerah mengangkat honorer. Akan tetapi, tambah Dewi, dalam kenyataannya daerah tetap membutuhkan guru dan tendik honorer untuk dipekerjakan tanpa ada kepastian pengangkatan.

“Tolong, angkatlah kami Pak Jokowi, karena kami juga anak bangsa yang berhak menjadi PNS maupun P3K,” pinta guru honorer di SDN 14 Pangkalpinang.

Guru honorer lainnya, Wigi Sunarti, yang mengajar Pendidikan Agama Budha (PAB) di SMPN 6 Pangkalpinang minta pemerintah mengalokasikan formasi untuk guru pendidikan agama non-Islam.

Menurutnya, formasi yang diinput oleh operator sekolah hanya untuk satu guru agama saja dalam data pokok pendidikan (dapodik). Padahal di sekolah tersebut terdapat lebih dari satu guru agama. Sehingga saat ada seleksi penerimaan P3K, cuma terdapat satu formasi guru agama saja.

“Saya kan umurnya sudah di atas 35 tahun, jadi peluangnya hanya untuk P3K. Mudah-mudahan tahun depan ada formasi untuk guru Pendidikan Agama Budha,” harap Wigi yang mengaku sudah 9 tahun menjadi guru honorer.

Halaman : 1 2