Relawan Pro JARWO Tolak Keras Kelompok Penjilat Jokowi 3 Periode

Minggu, 13 Maret 2022 - 16:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, PEKANBARU- Gelombang Penolakan makin lama semakin berkembang, seiring berjalannya waktu, para Kelompok Penjilat dan Badut-Badut yang menginginkan masa perpanjangan periodesasi Presiden Joko Widodo.

Upaya penggiringan opini selalu di produksi, mulai dari mendengungkannya melalui ruang-ruang diskusi, hingga pemasangan spanduk dan baliho yang mengatasnamakan pendukung diperpanjangnya periodesiasi Presiden Joko Widodo.

Hal itu terlihat sangat jelas dan terkesan dibiarkan, seolah tidak menghargai Konstitusi negeri ini yang telah menjadi konsensus bersama, bahwa masa Kepemimpinan Presiden hanya 2 periode saja, alias 10 tahun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Relawan Pro JARWO Tolak Keras Kelompok Penjilat Jokowi 3 Periode

Gelombang para Penjilat dan Badut-Badut yang justru berani-beraninya menghembuskan agar dilakukannya Amademen UUD 1945, hanya untuk memuaskan nafsu birahinya untuk memimpin negeri ini sampai selamanya, seperti pada saat masa orde baru tempo lalu. Negeri ini dipaksa untuk mundur dengan narasi-narasi yang menyesatkan.

Baca Juga :  Isu Resuffle, AHY dan Hadi Tjahjanto Akan Dilantik Jadi Menteri Besok

Atas kondisi tersebut, Relawan yang tergabung dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Ganjar Pranowo (JARWO) sampaikan protes kerasnya, agar situasi dan kondisi seperti ini segera dihentikan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Kritik Keras Wacana Denda Damai Bagi Koruptor, Mahfud MD: Itu Namanya Kolusi
Hasto Jadi Tersangka KPK, PDIP Siapkan Langkah Hukum
PDIP Akan Taati dan Kooperatif Proses Hukum Hasto Kristiyanto
Tebukti Korupsi di Kasus PT Timah, Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara
KPK Tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka
PDIP Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Seperti Lempar Batu Sembunyi Tangan
Hadiri Puncak Perayaan HUT Partai Golkar, Bamsoet Apresiasi Presiden Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi Langsung di Indonesia

Berita Terkait

Kamis, 26 Desember 2024 - 19:06 WIB

Kritik Keras Wacana Denda Damai Bagi Koruptor, Mahfud MD: Itu Namanya Kolusi

Kamis, 26 Desember 2024 - 18:56 WIB

Hasto Jadi Tersangka KPK, PDIP Siapkan Langkah Hukum

Rabu, 25 Desember 2024 - 18:18 WIB

PDIP Akan Taati dan Kooperatif Proses Hukum Hasto Kristiyanto

Selasa, 24 Desember 2024 - 12:36 WIB

KPK Tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka

Senin, 23 Desember 2024 - 08:04 WIB

PDIP Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

Minggu, 22 Desember 2024 - 17:33 WIB

Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Seperti Lempar Batu Sembunyi Tangan

Kamis, 19 Desember 2024 - 10:53 WIB

Akhirnya PT. Kredit Plus Ternate Digugat Ke Pengadilan Negeri 

Jumat, 13 Desember 2024 - 10:53 WIB

Hadiri Puncak Perayaan HUT Partai Golkar, Bamsoet Apresiasi Presiden Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi Langsung di Indonesia

Berita Terbaru

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy bersama sejumlah kader lainnya memberikan keterangan di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Nasional

Hasto Jadi Tersangka KPK, PDIP Siapkan Langkah Hukum

Kamis, 26 Des 2024 - 18:56 WIB

Teraju

Mengapa Yesus Lahir di Dunia

Rabu, 25 Des 2024 - 17:37 WIB