Respon Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Ikut Kampanye, Anies: Sebelumnya Bilang Netral

Rabu, 24 Januari 2024 - 12:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anies Baswedan (detikindonesia.co.id)

Anies Baswedan (detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID Jakarta – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemimpin negara boleh untuk kampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Anies mengungkit jika Jokowi pernah bicara netralitas.

“Ya, menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai,” kata Anies di Kantor Gubenur DIY, Rabu (24/1/2024).

Anies mengatakan bagaimana cara supaya negara Indonesia tetap menjadi negara hukum. Anies menyinggung soal kebijakan negara bukan berdasar kepentingan per orang atau kelompok.

“Iya sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum,” ujar Anies.

Anies menyerahkan pernyataan Presiden tersebut ke masyarakat. Anies meminta ahli tata negara menilai apakah pernyataan itu sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya gimana ini kan bukan selera saya setuju atau tidak setuju,” kata Anies.

“Aturan hukumnya gimana karena kita ingin negara-negara hukum, monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak,” sambungnya.

Baca Juga :  Resep Anti Negara Gagal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.

“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.

“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” sambungnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Yuli
Sumber : detikNews

Berita Terkait

Garuda Asta Cita Siapkan Strategi dan Tim untuk Dukung Implementasi Koperasi Merah Putih
Wamen Viva Yoga Ajak Kepala Desa Jadi Pelopor Koperasi Merah Putih dalam Diskusi Bareng APDESI
Ahmad Irawan Soroti Pembelian Data oleh BPS, Pertanyakan Kepentingan Negara dan Perlindungan Privasi
Afriansyah Noor Tegas: Pelanggaran Sertifikasi Halal Akan Ditindak Tanpa Kompromi
Diskusi Transmigrasi Patriot dengan PTN Terkemuka, Wamen Viva Yoga: Bangun Semangat Wirausaha Mahasiswa untuk Majukan Daerah Transmigrasi
Wamen Transmigrasi Viva Yoga: Tak Ada Matahari Kembar di Republik Indonesia
Sekjen Demokrat Herman Khaeron Dukung Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Yakini Bisa Sinergi dengan Koperasi yang Sudah Ada
Maman Abdurrahman Ditetapkan Sebagai Calon Tunggal Ketua Umum IKA Trisakti

Berita Terkait

Kamis, 24 April 2025 - 14:47 WIB

Bupati Malteng Koordinasi dengan Kementerian ESDM Bahas Percepatan Proyek PLTP Banda Baru

Senin, 21 April 2025 - 11:29 WIB

Bupati Buru Ikram Umasugi Ucapkan Selamat Milad Ke-23 untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Senin, 21 April 2025 - 10:09 WIB

Gubernur Maluku Hadiri Milad ke-23 PKS, Tekankan Pentingnya Konsolidasi dan Persatuan

Kamis, 17 April 2025 - 19:58 WIB

Gubernur Maluku Kukuhkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 1446 H/2025 M

Kamis, 17 April 2025 - 10:37 WIB

Warga Merayakan Kemenangan Ikram Umasugi di Kediaman Sang Bupati

Senin, 14 April 2025 - 16:48 WIB

Gubernur Maluku Sampaikan Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2024

Senin, 14 April 2025 - 13:09 WIB

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Serukan Generasi Muda Hindari Konflik

Minggu, 13 April 2025 - 19:28 WIB

Puteri Indonesia Maluku 2025 Siap Gencarkan Promosi Pariwisata Daerah

Berita Terbaru

Kabupaten Tanah Bumbu menjadi pusat pelaksanaan Gerakan Menanam Padi Serentak di Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (23/4/2025) (Detik Indonesia/Radar Banjarmasin)

KALIMANTAN SELATAN

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif Memimpin Kegiatan Tanam Padi Serentak

Kamis, 24 Apr 2025 - 23:51 WIB

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena resmi meluncurkan Sekolah Keberagaman dalam sebuah acara yang digelar di Aula SMA Negeri 5 Kota Kupang, Kamis (24/4/2025).Detik Indonesia/RRI/Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.NTT

NTT

Gubernur NTT Resmikan Sekolah Keberagaman di Kupang

Kamis, 24 Apr 2025 - 23:01 WIB