Revisi UU Minerba; Langkah Maju Percepatan Hilirisasi

Pemerintah dan legislatif fokus pada penguatan undang-undang yang mengatur sektor pertambangan, dengan penekanan pada perlindungan lingkungan. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan lingkungan diperketat, dengan sanksi administratif, pidana, atau bahkan pencabutan izin usaha pertambangan. Hal ini dipandang bermanfaat untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Demikian juga terkait dana jaminan reklamasi dipastikan sebelum izin diberikan kepada perusahaan pemegang izin tambang. Pemerintah juga mendorong lembaga-lembaga independen untuk turut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap proses aktivitas penambangan maupun reklamasi.

Selain mengejar keuntungan ekonomi, dalam revisi UU Minerba Pemerintah memperhatikan dampak lingkungan penambangan untuk tidak berpotensi mengorbankan masyarakat lingkar tambang atas “keserakahan korporasi” dalam mengolah kekayaan alam. Perlu diperhatikan bahwa perencanaan pembangunan nasional beda dengan perencanaan perusahaan yang hanya mempertimbangkan keuntungan dan peningkatan pangsa pasar. Pembangunan nasional memperhatikan pertimbangan sosial politik atau kepentingan ekonomi nasional terhadap proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan penambangan, termasuk dampak lingkungan terhadap kebijakan yang dibuat.

Riset Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia antara tahun 2017-2021 mencapai rata-rata 2,54 juta hektar per tahun. Kerusakan hutan yang masif ini semakin terungkap dengan kemajuan teknologi penginderaan jauh, yang mampu menghitung kerusakan hutan secara lebih detail. Tingginya tingkat kerusakan sumber daya hutan terjadi hampir di seluruh wilayah. Di Kalimantan, misalnya, deforestasi masih mencapai rata-rata 1,11 juta hektar per tahun, diikuti oleh Papua dengan 556 ribu hektar per tahun, Sumatera 428 ribu hektar per tahun, Sulawesi 290 ribu hektar per tahun, Maluku 89 ribu hektar per tahun, Bali-Nusa 38 ribu hektar per tahun, dan Jawa 22 ribu hektar per tahun.

Baca Juga :  Dialah Sosok Anas Urbaningrum, Habis Gelap Terbitlah Terang Untuk Indonesia Maju

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Angka tersebut menjadi ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan. Aktivitas
deforestasi yang masif tidak hanya mengancam keberagaman hayati, tetapi juga memperburuk perubahan iklim, merusak ekosistem, dan mengurangi kemampuan alam dalam menyerap karbon. Tanpa upaya konservasi atau reklamasi yang efektif, dampak dari kerusakan hutan ini akan
semakin parah, mengancam kehidupan banyak spesies, termasuk manusia. Oleh karena itu pemerintah pada Pasal 169A telah memasukkan ketentuan terkait audit lingkungan dan Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2024,
tercatat sebanyak 4.634 izin, yang terdiri dari 31 kontrak karya, 59 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), dan 4.302 izin usaha pertambangan (IUP). Dari jumlah 1.798 IUP untuk penambangan mineral logam dan batu bara, terdapat 886 izin untuk penambangan
mineral logam dan 909 izin untuk penambangan batu bara. Selain itu, tercatat 184 surat izin penambangan batuan (SIPB), 48 izin pertambangan rakyat (IPR), dan 10 izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Total luas wilayah yang telah diberikan izin usaha pertambangan di Indonesia mencapai 9.112.732 hektar, dengan IUP mendominasi luas wilayah pertambangan di Indonesia
sebanyak 6.521.584 hektar, diikuti oleh PKP2B seluas 1.171.702 hektar, dan kontrak karya seluas 1.161.796 hektar. Sementara itu, luas wilayah IUPK mencapai 255.199 hektar, SIPB seluas 2.400 hektar, dan IPR seluas 50,41 hektar.

Praktik pertambangan seringkali menyebabkan perubahan fisik dan kimia tanah, yang berujung pada erosi, pencemaran air, serta kehilangan habitat alami bagi berbagai spesies flora dan
fauna, terutama di hutan-hutan tropis. Hal ini disebabkan oleh banyaknya izin pertambangan yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan secara mendalam, serta lemahnya pengawasan dalam penerapan regulasi lingkungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha dan persetujuan pada tahun 2020-2023, ditemukan indikasi kerusakan lingkungan di area bekas pertambangan yang belum dipulihkan oleh pemegang izin usaha pertambangan, baik yang masa izinnya telah habis maupun yang akan habis dalam dua tahun mendatang atas kegiatan pertambangan yang ditinggalkan seluas 432.697,66 hektar.

Melalui Pasal 174 ayat (2) Pemerintah memandang perlu adanya pemantauan dan peninjauan undang-undang. Pemerintah dan legislatif dalam revisi UU Minerba telah secara seksama memperkuat regulasi yang mengatur kewajiban reklamasi dan ketentuan terkait pemantauan serta akuntabilitas perusahaan. Penggunaan teknologi pemantauan, seperti citra satelit atau sistem pemantauan berbasis data, bisa membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan jarak jauh terhadap area pertambangan serta penerapan sistem pelaporan yang lebih transparan atau penilaian kinerja lingkungan yang lebih ketat untuk
perusahaan tambang. Peringatan terhadap perusahaan ditentukan dengan batas waktu yang jelas untuk melakukan tindakan pemulihan sehingga tidak meninggalkan kerusakan terhadap lingkungan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kesempatan menyampaikan bahwa kebijakan energi melalui revisi UU Minerba ditetapkan dengan mempertimbangkan peluang dan kendala serta kelebihan dan kekurangan negara. Proses perumusan kebijakan energi, instrumen yang dipakai, keterkaitan rencana kebijakan, faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan telah dibahas secara rinci sebelum diputuskan. “Apa yang sedang dilakukan Pemerintah dan DPR adalah upaya langkah maju negara dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam proses percepatan program hilirisasi sektor energi menuju Indonesia Maju”. Lanjutnya “keberhasilan kebijakan tidak berhenti pada tahap selesai dibuat formula kebijakannya, tetapi sampai berhasil diimplementasikan mencapai tujuan yang ditargetkan secara nasional”, tutupnya.

Penulis : Pegiat Sosial dan Komunitas Rantai Nusantara

Halaman : 1 2