Samaun Dahlan menambahkan kehadiran pegawai baru dari jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga berdampak pada beban anggaran daerah.
“Jika terkait honorer, kami akan melihat situasi yang ada. Apalagi baru saja ada penambahan PNS dan PPPK yang membuat pembiayaan semakin tinggi, jadi jelas kami akan melihat kembali kondisi tersebut,” katanya.
Diungkapkan, dalam mengambil keputusan, Pemda Fakfak akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap mengutamakan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harus melihat kondisi keuangan yang ada supaya tidak sampai salah langkah. Ada program-program prioritas yang harus kita utamakan demi kepentingan masyarakat yang lebih besar,” tandasnya.
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari Pemda Fakfak mengenai nasib tenaga honorer ke depan, namun Samaun Dahlan menegaskan setiap kebijakan akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan daerah secara menyeluruh.
| Penulis | : |
| Editor | : |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
