Pada kesempatan yang sama, Herman mengungkapkan adanya lima kementerian dan lembaga yang masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam laporan keuangannya, termasuk Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Ia menegaskan bahwa temuan-temuan ini masih belum terselesaikan.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pengawasan dan solusi konkret. Herman berharap diskusi seperti ini bisa menjadi ruang untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian, bukan hanya mengulang laporan masalah. “Jika ada solusi, mari kita ajukan bersama,” ujarnya.
BAKN, menurut Herman, berkomitmen untuk menjadi mitra yang aktif, efektif, dan terbuka untuk publik dalam proses pengawasan. “Kami siap mengatur waktu untuk diskusi rutin jika diperlukan. Kami butuh ruang seperti ini agar pengawasan tidak hanya tajam, tetapi juga solutif,” tutupnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumber : Suara Pemerintah
| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : SUARA PEMERINTAH |
Halaman : 1 2
