DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi sektor pertanian dan perikanan nasional yang semakin tertekan oleh dinamika ekonomi global. Ia menekankan pentingnya dilakukan evaluasi mendalam terhadap dampak kebijakan internasional serta efektivitas subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah.
“Masalah yang kita hadapi tidak hanya berasal dari dalam negeri. Pengaruh global sangat terasa, khususnya pada sektor padat karya seperti pertanian dan perikanan,” ungkap Herman saat membuka audiensi BAKN dengan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (DPP MPPI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Herman juga menyoroti kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat, salah satu pasar ekspor terbesar Indonesia, yang memberikan tekanan berat pada pelaku usaha di tanah air. Baginya, kebijakan ini menjadi tantangan tidak hanya dalam hal ekspor, tetapi juga pada struktur subsidi yang selama ini diandalkan untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saat ini kami tengah menelaah subsidi pupuk yang nilainya mencapai Rp44 triliun dengan volume hampir 10 juta ton. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar berdampak positif terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat?” kata Herman.
Selain itu, Herman menjelaskan bahwa BAKN tidak hanya mengawasi pemerintah pusat, tetapi juga bertanggung jawab untuk menelaah laporan keuangan seluruh lembaga pengguna anggaran negara, termasuk BUMN, BUMD, serta pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan peran strategis lembaga tersebut dalam memastikan akuntabilitas penggunaan uang negara.
| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : SUARA PEMERINTAH |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
