Senator Muhammad Rakhman Minta Pemerintah Cabut Aturan Vaksin Meningitis Jemaah Umrah

Jumat, 30 September 2022 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPD RI Asal Kalimantan Tengah Muhammad Rakhman,(Doc:DETIK Indonesia)

Anggota DPD RI Asal Kalimantan Tengah Muhammad Rakhman,(Doc:DETIK Indonesia)

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah Muhammad Rakhman meminta pemerintah pusat segera menghapus persyaratan wajib vaksin Meningitis bagi calon jemaah umrah.

Ia menilai bahwa aturan tersebut tidak relevan dan hanya akal-akalan pemerintah yang berujung pada proyek pengadaan vaksin dan tak lebih mencari hasil dari PNBP bagi negara. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi sendiri kini bahkan tidak mewajibkan vaksin Meningitis untuk masuk ke negaranya.

“Saya minta pemerintah pusat menghapus aturan ini. Persyaratan ini seperti akal-akalan mencari duit dari umat Islam yang ingin ber-umrah karena uang bayaran suntik meningitis ini menjadi PNBP bagi negara. Dan jelas ini ada proyek pengadaan vaksinnya, sementara pemerintah Arab Saudi sendiri tidak pernah memeriksanya,” ucap Muhammad Rakhman, Kamis (29/9/2022).

Dia juga menyebut, vaksin meningitis saat ini menjadi langka di tanah air. Selain itu, sebaran vaksin juga dinilai tidak merata di setiap kabupaten dan provinsi sehingga memicu masalah baru bagi calon jemaah umrah.

“Kalau seandainya vaksin ini mudah didapat, murah, terjangkau, dan tersedia di KKP serta klinik swasta sesuai peraturan Menkes, maka saya tidak mempersoalkan aturan wajib ini. Lah ini vaksinnya susah didapat tapi penerapan aturan tegas-tegasan. Harusnya KKP dan Kemenkes memahami kalau ada masalah seperti ini, harus ada kebijakan dan pelonggaran aturan,” ucap dewan penasehat Amphuri ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Fiqram
Sumber :

Berita Terkait

100 Hari Kerja, Presiden Prabowo Tegaskan Kebijakan Pemerintah Pro Rakyat
Resmi! Kepala Daerah yang Tak Bersengketa Dilantik Presiden 6 Februari
DPR: Pelantikan Kepala Daerah yang Bersengketa Tunggu Putusan MK
Kunker ke Sumut, Menko Bidang Pangan Zhulhas Sebut Tebu Disini Kurus Seperti Kena Penyakit Stunting
Pemkot Tidore Akan Bentuk Satgas Pengawasan Distribusi BBM Subsidi
Ungkap Alasan Belum Tahan Hasto, KPK: Dia Kooperatif
Pemkot Tidore Kepulauan Dapat Penghargaan Kategori Baik dari BKPM
1.500 Personel Gabungan Bongkar Pagar Laut di Tangerang Hari Ini

Berita Terkait

Rabu, 22 Januari 2025 - 20:56 WIB

100 Hari Kerja, Presiden Prabowo Tegaskan Kebijakan Pemerintah Pro Rakyat

Rabu, 22 Januari 2025 - 17:47 WIB

Resmi! Kepala Daerah yang Tak Bersengketa Dilantik Presiden 6 Februari

Rabu, 22 Januari 2025 - 17:42 WIB

DPR: Pelantikan Kepala Daerah yang Bersengketa Tunggu Putusan MK

Rabu, 22 Januari 2025 - 13:24 WIB

Kunker ke Sumut, Menko Bidang Pangan Zhulhas Sebut Tebu Disini Kurus Seperti Kena Penyakit Stunting

Rabu, 22 Januari 2025 - 12:21 WIB

1.500 Personel Gabungan Bongkar Pagar Laut di Tangerang Hari Ini

Rabu, 22 Januari 2025 - 12:14 WIB

DPR Rapat Bersama Mendagri Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

Rabu, 22 Januari 2025 - 12:05 WIB

Mantan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan AHY Kompak Tak Tahu Soal SHGB Pagar Laut saat Menjabat

Rabu, 22 Januari 2025 - 11:57 WIB

Pembongkaran Pagar Laut Harus Diapresiasi dan Dikawal Demi Menjaga Muruah NKRI dan Program Asta Cita Prabowo-Gibran

Berita Terbaru