Dia mengingatkan, pendidikan merupakan pilar utama membangun SDM Papua yang terampil dan handal. Tentunya akan berdampak kepada pembangunan Papua ke depan. Sehingga jika tidak direspon cepat, tingginya angka penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah merupakan ancaman besar bagi Papua. Dimana jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di Tanah Papua dalam beberapa tahun ke depan bisa tembus 1 juta orang.
“Kita tidak bisa diamkan masalah ini. Kalau dibiarkan maka itu sebuah pelanggaran HAM karena hak anak-anak Papua untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak wajib hukumnya diberikan oleh Pemerintah. Nah kenapa sampai saat ini, pemerintah terkesan abai?” Tegasnya.
Pendidikan, menurutnya, adalah ujung tombak pembangunan di suatu wilayah. Bicara pendidikan berarti bicara SDM dan bicara SDM berarti harus dilakukan kebijakan khusus seperti pendidikan gratis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya harap Pemerintah Pusat dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo dapat memberikan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pendidikan gratis di wilayah Tanah Papua. Sebab masyarakat Papua akan lebih memilih Pendidikan gratis alias sekolah gratis daripada makan bergizi gratis. Soal makan minum itu urusan orang tua siswa-siswi. Tapi, kalau pendidikan gratis wajib disiapkan pemerintah pusat dan daerah. Itu mutlak harus dilakukan karena percuma saja disiapkan makan bergizi gratis tapi anak tidak sekolah karena tidak mampu bayar biaya sekolahnya,” tukasnya.
| Penulis | : |
| Editor | : |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
