Sepi Wanimbo: Elit Politik Papua Berhenti Paksakan Rakyat Menerima DOB

Jumat, 17 Juni 2022 - 10:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, WAMENA – Ketua Pemuda Baptis West Papua, juga Anggota Forum Pemuda Kristen di Tanah Papua. Sepi Wanimbo, minta elit politik Papua berhenti paksakan rakyat untuk menerima Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua.

Elit politik Papua. jangan memikirkan diri sendiri dan jangan bermain kepentingan Jakarta untuk selamatkan visi orang Pusat. Tetapi para elit politik benar-benar diangkat dari rakyat, silahkan berjuangan untuk rakyat sesuai maunya rakyat itu sendiri.

“Saya liat orang asli Papua di atas tanahnya sendiri tetapi semakin jadi minoritas, karena berbagai tempat kerja hampir semua dikuasai oleh orang Non Papua, sementara orang asli Papua jadi penonton. Kita liat saya kios-kios, ruko, hotel, ojek, sopir karyawan-karyawati berbagai tempat, ASN dan kursi parlemen ini semua dikuasai oleh mereka bukan anak daerah,” ujarnya.

Lalu kita liat jumlah penduduk orang asli Papua ini dua juta sekian lebih, apakah penduduk paling sedikit ini bisa dan layak mendapatkan pemakaran wilayah.

Kemudian provinsi lain di Indonesia seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Surabaya, Manado dan Sulawesi inikan penduduknya paling banyak lima puluan juta sekian lebih. Berdasarkan jumlah penduduk atau Sumber Daya Manusia (SDM). Disana mereka minta, Daerah Otonom Baru (DOB). Provinsi maupun kabupaten kota tetapi sampai saat ini Pemerintah Pusat tidak pernah merespon dan menyetujuhi dengan baik.

Tetapi kita liat hari ini elit politik Papua dengan pemerintah pusat berjuan mati-matian untuk pemakaran wilayah ini. Ada apa dibalik ini, sementar orang asli Papua sudah tidak ada dan rakyat Papua sendiri 95% sudah menyatakan tolak namanya DOB. itu sendiri.

Baca Juga :  Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Ikuti Peluncuran GENTING Secara Virtual

Lebih para atau aneh, satu provinsi mekarkan tiga atau empat provinsi baru. Sementara rakyatnya atau penduduknya sendiri kurang dan tidak memenuhi syarat suatu wilayah baru secara administrasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Michael
Sumber :

Berita Terkait

Pemkot Tidore Akan Bentuk Satgas Pengawasan Distribusi BBM Subsidi
Pemkot Tidore Kepulauan Dapat Penghargaan Kategori Baik dari BKPM
Nahas Satu Unit Mobil Boks, di Ternate Terbalik 
Merawat Kebersamaan Untuk Berbagi Kebaikan, Milad Perdana IKA Fakultas Hukum Unkhair 
Gunung Lewotobi Kembali Muntahkan Abu Vulkanik, 7 Desa Waspada Banjir Lahar
Pemkot Tidore Siapkan Program Khusus Atasi Inflasi dan Kesehatan Gratis
Pemkot Tidore Terima Penghargaan Daerah Pelopor Transformasi Digital
PT. Wanatiara Persada Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Insentif Nakes

Berita Terkait

Rabu, 22 Januari 2025 - 13:24 WIB

Kunker ke Sumut, Menko Bidang Pangan Zhulhas Sebut Tebu Disini Kurus Seperti Kena Penyakit Stunting

Rabu, 22 Januari 2025 - 12:32 WIB

Ungkap Alasan Belum Tahan Hasto, KPK: Dia Kooperatif

Rabu, 22 Januari 2025 - 12:21 WIB

1.500 Personel Gabungan Bongkar Pagar Laut di Tangerang Hari Ini

Rabu, 22 Januari 2025 - 12:05 WIB

Mantan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan AHY Kompak Tak Tahu Soal SHGB Pagar Laut saat Menjabat

Rabu, 22 Januari 2025 - 11:57 WIB

Pembongkaran Pagar Laut Harus Diapresiasi dan Dikawal Demi Menjaga Muruah NKRI dan Program Asta Cita Prabowo-Gibran

Selasa, 21 Januari 2025 - 23:18 WIB

Awas Tertipu dengan LPK Ilegal, Idam: Pamerintah harus Ambil Tindakan Tegas

Senin, 20 Januari 2025 - 18:22 WIB

Citra Positif 100 Hari Pemerintahan Prabowo Capai Rekor Tertinggi dalam Sejarah, Tody Ardianysah Ucapkan Selamat

Senin, 20 Januari 2025 - 15:35 WIB

Presiden Prabowo Minta Maaf Belum Semua Anak Bisa Nikmati Makan Bergizi Gratis

Berita Terbaru

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kota Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025)

Nasional

Ungkap Alasan Belum Tahan Hasto, KPK: Dia Kooperatif

Rabu, 22 Jan 2025 - 12:32 WIB