“Komposisi keanggotaan Pansus sudah disepakati adalah 3 anggota berasal dari alat kelengkapan pengusul dan sisanya masing-masing 2 anggota dari alat kelengkapan lainnya. Selamat bekerja untuk tim Pansus. Semoga mendapatkan hasil maksimal dan membuat terang benderang permasalahan yang merugikan rakyat tersebut,” tegasnya.
Dalam Sidang Paripurna ke-7 diinformasikan juga output dan kinerja DPD RI selama tahun 2021 sebagai wujud pelaksanaan tugas konstitusi dalam mengawal dan membaca aspirasi masalah daerah.
Dimana pada tahun 2021 DPD RI telah menghasilkan 51 produk legislasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya. Yaitu 5 produk RUU inisiatif, 6 produk Pandangan dan Pendapat, 4 produk Pertimbangan, kemudian ada 24 produk Hasil Pengawasan, 2 produk Pertimbangan Anggaran, 1 produk Prolegnas, 8 Rekomendasi dan terkait Pemantauan dan Peninjauan ada 1 produk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semoga apa yang telah dicapai pada tahun 2021 dapat menjadi landasan bagi kita untuk bekerja lebih baik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah,” tukas Nono.
Sidang Paripurna juga mendukung agar pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) agar segera disahkan pemerintah dan DPR.
“Kami minta agar Komite III mengawal perkembangan RUU dimaksud. Karena tindak kekerasan seksual menjadi keprihatinan kita. Dimana angka kekerasan seksual semakin meningkat.
Kita ingin pemerintah dan seluruh komponen bangsa bersungguh-sungguh membangun kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual dan membangun sistem perlindungan hukum untuk mencegah siapapun menjadi korban dan pelaku kekerasan serta melindungi dan memenuhi hak-hak korban,” paparnya.
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
