Sinergikan Pengawasan Notaris, Ditjen AHU Kemenkumham Gelar Rakor MPN-MKM

Senin, 25 Juli 2022 - 02:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejalan dengan Direktur Perdata, Wakil Ketua MPN, Winanto Wiryomartani, mengajak notaris untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi. Dia juga meminta agar notaris terus mengupdate Peraturan dan Perundang-Undangan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap profesi Notaris.

Selain itu, Notaris senior itu juga memastikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

“Jangan takut untuk melapor, karena laporan kita dijamin oleh Undang-Undang,” pungkas Winanto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat sesi diskusi, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Jayapura, Tiasa, mempertanyakan jika ada pihak yang menghadap notaris untuk membuat perusahaan join dan ada proses transaksi namun dikemudian hari perusahaan itu terjadi masalah dan berujung pada ranah pidana.

Baca Juga :  Menpora RI Prof. Dr. Zainudin Amali, S.E., M.Si Hadiri dan Potong Tumpeng Pada Sidang Senat Terbuka dalam Acara Dies Natalis ke-2 UICI

“Kasus ini pernah kami alami Treatment apa yang akan dibagi kepada notaris untuk menindaklanjuti tindakan tersebut,” tanya Tias.

Selain diskusi, dalam Rakor tersebut juga dilakukan inventarisasi masalah dimasing-masing wilayah untuk menyelaraskan langkah, pengawasan dan tindakan terhadap notaris. Untuk mendapatkan rekomendasi yang dapat menyelaraskan kebutuhan MPN-MKN, dilakukan pembahasan dalam bentuk kelompok komisi yang dibagi atas ; Komisi I : Membahas tentang Permasalahan Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Pengawasan dan Pembinaan MPN serta Solusinya.

Kemudian, Komisi II : Membahas tentang Permasalahan Pembinaan MKN dalam Pemberian Persetujuan dan Penolakan Terhadap Pemanggilan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum serta Solusinya. Lalu Komisi III : Membahas tentang Pengembangan Aplikasi Layanan Kenotariatan Terkait Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.

Baca Juga :  Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Lolos Seleksi Pertama Dirjen Imigrasi

Fakhriansyah, MPW dari Papua mengapresiasi kegiatan rakor yang dilaksanakan oleh Ditjen AHU ini. Menurutnya, dengan adanya rakor MPN-MKN dapat bersama mendiskusikan permasalahan dimasing-masing wilayah dan solusi penyelesaiannya.

“Sesuai dengan yang disampaikan pak Direktur perdata, kita harus bersinergi, selaras dalam pengawasan dan pemeriksan,” ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Michael
Sumber :

Berita Terkait

Ahmad Irawan Soroti Pembelian Data oleh BPS, Pertanyakan Kepentingan Negara dan Perlindungan Privasi
Berdalil Efisiensi Anggaran Pembangunan Jalan Pulau Obi Dibatalkan, Pemerintahan Serly-Sarbin Diresahkan 
Gegara Minuman Keras Seorang Pemuda  Desa Silang, Menjadi Korban Penganiyaan
Afriansyah Noor Tegas: Pelanggaran Sertifikasi Halal Akan Ditindak Tanpa Kompromi
Diskusi Transmigrasi Patriot dengan PTN Terkemuka, Wamen Viva Yoga: Bangun Semangat Wirausaha Mahasiswa untuk Majukan Daerah Transmigrasi
Wamen Transmigrasi Viva Yoga: Tak Ada Matahari Kembar di Republik Indonesia
Sekjen Demokrat Herman Khaeron Dukung Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Yakini Bisa Sinergi dengan Koperasi yang Sudah Ada
Gubernur Malut Luncurkan KIP Kuliah Daerah, Direspons Positif Pemerintah Pusat

Berita Terkait

Rabu, 23 April 2025 - 19:43 WIB

August Hamonangan Menolak Kebijakan Parkir di Kantor Kecamatan, Wali Kota Juga Kena Tarif

Selasa, 22 April 2025 - 11:57 WIB

Kevin Wu Desak Pemprov DKI Gratiskan Transportasi untuk Seluruh Pengurus Tempat Ibadah

Selasa, 22 April 2025 - 11:15 WIB

Peringati Hari Kartini, Ketua PSI Jakarta Minta Pemprov DKI Revisi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

Kamis, 17 April 2025 - 09:31 WIB

Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya Bertemu Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta

Rabu, 16 April 2025 - 14:48 WIB

PSI Desak Bank DKI Atasi Masalah Pencairan Dana KJP Plus

Rabu, 16 April 2025 - 08:26 WIB

Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya Matangkan Struktur dan Komitmen Bersama untuk para pekerja di BUMD DKI Jakarta

Jumat, 11 April 2025 - 10:16 WIB

Dugaan Kejahatan Siber di Bank DKI, Francine PSI Minta Dirut Buka-Bukaan Hasil Audit Forensik

Rabu, 9 April 2025 - 19:55 WIB

Bank DKI dan Semangat Tiga Pilar SPTJ: Pelajaran Penting bagi Serikat Pekerja BUMD

Berita Terbaru