Sisi Ekonomi Konflik Rusia vs Ukraina Andi Rahmat, Pelaku Usaha

Rabu, 2 Maret 2022 - 05:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Secara finansial, bagi Presiden putin dan menteri-menterinya, sangsi ini mungkin saja tidak terlalu berdampak bagi mereka. Tapi pengenaan sanksi ini bagi seorang kepala negara dari suatu negara sebesar dan sepenting Rusia merupakan pukulan berat bagi integritas kepemimpinan Rusia,sekurang-kurangnya dalam pergaulan dunia. Sanksi ini sungguh mempermalukan. Tiba- tiba saja, status Putin secara finansial dipersamakan dengan Presiden Syria Bashar Al Assad dan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

Tidak berhenti disitu, kali ini AS dan sekutu-sekutunya bahkan bergerak lebih jauh lagi. Dengan menggunakan instrumen keuangan yang dapat dikatakan sebagai Bom Atom Keuangan. Yaitu dengan membekukan aset cadangan devisa Rusia. Ini terutama dilakukan oleh negara-negara eropa ( EU ). Amerika Serikat sendiri juga telah pula melarang transaksi dengan Bank Sentral Rusia.

47 % cadangan devisa Rusia dalam bentuk cadangan Euro dan Dollar. 32% dalam bentuk Euro dan 15% dalam
bentuk US Dollar. Hampir separuh dari cadangan senilai USD 640 miliar. Pembekuan ini sangat mempersempit kemampuan Rusia dalam mengatasi gejolak ekonomi dalam negerinya dan juga, dalam membiayai kapabilitas militernya. Sebagai gantinya, negara- negara Barat berani mengkompensasikan USD 68 Miliar kewajiban Luar Negeri Rusia untuk gagal bayar ( default ).

Yang Ketiga, AS dan sekutu-sekutunya juga mengeluarkan ( kick-out ) dari sistem SWIFT ( Society for Worldwide of Interbank Telecomunication ).Sistem ini merupakan sistem kritikal dalam sistem pembayaran dunia, terutama bagi perbankan. SWIFT adalah sistem dominan dan monopolistik yang dipergunakan oleh institusi keuangan dalam memampukan terjadinya transaksi keuangan global secara cepat dan efisien.

SWIFT sistem seharusnya bersifat netral. Dan selayaknya tidak dipergunakan untuk suatu alasan diluar tujuannya. Namun sistem ini sepenuhnya didalam
kendali Amerika Serikat. Sekalipun namanya terkesan dimiliki oleh banyak pihak. Karena sifatnya yang sangat substansial bagi sistem keuangan dunia, dan bisa dikatakan merupakan pembuluh arteri utama dalam interaksi perbankan dunia, maka dampak penggunaannya ini oleh banyak pihak dipersamakan dengan bom Nuklir.

Baca Juga :  Vladimir Putin Menang Telak di Pemilu Rusia

Jauh sebelum konflik Rusia dengan Ukraina, memang sudah ada upaya-upaya alternatif dari sejumlah negara untuk mengurangi dampak penguasaan monopolistik AS Terhadap SWIFT. China, Rusia dan Uni Eropa sendiri sudah mengupayakan sistem tersendiri bagi pengunaan denominasi mata uang mereka dalam perekonomian dunia. Namun karena dominasi Dollar masih samgat kuat sebagai Mata Uang Dunia, yang juga merupakan dasar layanan sistem SWIFT maka upaya-upaya dari negara-negara tersebut sejauh ini masih samgat sedikit pengaruhnya. Dalam tulisan kami beberapa waktu lalu, kami sudah mengulas hal ini sebagai salah satu ranah kompetisi kontemporer dalam dinamika persaingan ekonomi dunia.

Respon Presiden Putin terhadap penggunaan dua instrumen ini, pembekuan cadangan devisa dan pengeluaran ( kick out) dari sistem SWIFT, juga sama kerasnya. Presiden Putin memerintahkan kepada militernya untuk menyiagakan Arsenal Nuklirnya secara maksimum, atau dengan kata lain “ siaga satu” nuklir. Rusia adalah penyimpan senjata nuklir terbesar dunia. Diperkirakan tidak kurang dari 6000 hulu ledak nuklirnya yang didukung oleh teknologi balistik yang dapat menjangkau seluruh belahan bumi.

Baca Juga :  Bupati Buru Selatan Sambut Hangat Kunker Danrem 151/Binaiya

Tidak berhenti disitu, AS dan sekutu-sekutunya tidak hanya melibatkan instrumen yang bersifat negara, tapi juga melibatkan pihak swasta. Perusahaan-perusahaan besar pun terlibat. Deretan raksasa bisnis global secara berturut-turut, ikut melikuidasi hubungan bisnisnya dengan Rusia. Shell, BP, JP Morgan, Mc Kinsey, Blackstone, Norway SWF dan banyak lagi telah mengumumkan pembekuan hubungan bisnis dengan Rusia.

Kesemua tindakan ekonomi ini, mengisaratkan bahwa perekonomian Rusia tidak lagi diterima dalam sistem perekonomian negara-negara Barat. Apakah sanksi-sanksi ini akan juga meluber ( spill over ) kepada negara-negara diluar koalisi Barat. Itu pertanyaan menarik berikutnya yang perlu kita simak. Yang pasti, AS dan sekutu-sekutunya telah mem-pariah-kan perekonomian Rusia. lets see. Wallahu ‘alam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Abdurrahim Fabanyo, Ajak Warga Pulau Morotai, Coblos nomor Urut 1
Berangkat Ke Korsel, Ali Mochtar Ngabalin Menerima Gelar Profesor
Setelah Didukung Raja Atiati, Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik Konfrensi Pers Hari Ini Dengan Jargon SANTUN
Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore
Rapat Paripurna Ke 6, Walikota Tidore Kepulauan Menyampaikan RPD Tentang LPP 2023
Tokoh Adat Minta Ibu Safitri Malik Soulisa Pimpin Buru Selatan Periode Kedua
Sabet Penghargaan Nasional, Capt Ali Ibrahim, Satu – Satunya Walikota Terbaik di Maluku Utara
Bupati Freddy Thie Ajak Kokohkan Persatuan di Acara Puncak HUT Ke 21 Kaimana

Berita Terkait

Jumat, 22 November 2024 - 07:53 WIB

Jika Terpilih HAS Berkomitmen meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan di Maluku Utara

Kamis, 21 November 2024 - 08:18 WIB

Bawaslu Jakarta Pusat Petakan 25 Indikator TPS Rawan untuk Pemilu 2024

Rabu, 20 November 2024 - 13:42 WIB

Bawaslu Halsel: Gelar Deklarasi Tolak Politik Uang, Hoax, Dan Politisasi Sara

Senin, 18 November 2024 - 21:21 WIB

Pernyataan Mukmina Terkait Jalan Lingkar kayoa, Hanya Mencari Ketenaran 

Senin, 18 November 2024 - 18:46 WIB

Tim SMP Negeri 6 Depok Juara JA Spark the Dream Social Challenge 2024 di Asia Pasifik

Senin, 18 November 2024 - 13:35 WIB

Udi Sebut: Soal Pertanyaan Rahmi Husain Adalah Bentuk Kekecewaan, Karna Kalah di Pileg Kemrin 

Sabtu, 16 November 2024 - 20:32 WIB

Jenderal (HOR) Agus Andrianto Diganjar Gelar Kehormatan, DMI Sebut Dedikasinya Tak Tertandingi

Sabtu, 16 November 2024 - 14:00 WIB

Dalam Rangka menyambut HUT ke-60 Partai Golkar, DPD Partai Golkar Jakarta Timur Gelar Senam Massal 

Berita Terbaru

Nasional

Gibran Minta Mendikdasmen Hapus Sistem Zonasi

Jumat, 22 Nov 2024 - 09:39 WIB