Sosialisai Standar Kompetensi Kepenataan Anestesi, Dorce: Institusi Pendidikan Harus Sinergi dengan Organisasi Profesi (IPAI)

Senada dengan Dorce, Rektor Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan RS DR. Soepraoen Malang, Letkol CKM Arief Efendi mengatakan Institusi penyelenggara pendidikan kesehatan harus berpikir panjang. Sebab, diakhir nanti Institusi Pendidikan Kesehatan itu akan butuh Organisasi Profesi. Meski ada Organisasi Profesi yang lain, tetap yang di pandang dan menjadi rujukan adalah IPAI.

“Boleh saja. Itu hak azasi untuk tidak bekerjasama antara Institusi Pendidikan Kesehatan dengan IPAI. Itu berpikirnya tidak panjang. Endingnya tetap butuh nanti. Terutama nanti saat anak didiknya ada praktek dilapangan. Dirumah sakit itu pendukung atau pendamping keterampilan dibidang kepenataan Anastesi adalah anggota-anggota IPAI. Itulah yang perlu dipikirkan,” tandes Arif.

Menurut Arief, meski baru mendalami IPAI, dirinya sudah mendapatkan manfaat keberadaan IPAI, khususnya IPAI Jawa Timur. Saat instansinya membutuhkan pendirian kepenataan anastesi, IPAI ada untuk mendukung dan mendampingi tenaga keterampilan dan sebagainya pada institusi pendidikan yang didirikannya.

Baca Juga :  Bertemu Menkes, Bupati Manokwari Sampaikan Permintaan Bangun Rumah Sakit Daerah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau dosen yang sifatnya umum masih bisa saya. Tapi kalau untuk keterampilan Anestesi, itu perlu orang-orang Peneta Anestesi yang mumpuni dan praktek langsung. Makanya saya tidak bisa melepas itu. Berpikirlah yang panjang. Berpikir sesuai koridor aturan. Kita itu bekerja ada aturan. Apa lagi kalau orang pendidikan yang digemborkan adalah supremasi hukum. Kita lihat regulasi perundang-undangannya. Kita lihat siapa yang punya wewenang dalam hal menuntun, baik teori mau pun praktek. Kalau institusi pendidikan menghasilkan produk mahasiswa yang akan lulus dan bekerja, itu harus disumpah oleh pemuka agama masing-masing dan oleh organisasi profesi. Jika tidak ada itu, otomatis STRnya bagaimana, gak bisa bekerjakan? Makanya, harus panjang pola pikirnya. Jangan sampai mengorbankan anak didik kita,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dr. Henry Boyke Sitompul harusnya memiliki hak untuk memberikan masukan dan perubahan kepada rumah sakit agar mempekerjakan karyawannya yang kompeten di bidangnya masing-masing.

“Harusnya setiap rumah sakit mengikuti standar yang telah ditentukan, namun masih bayak rumah sakit yang kurang pedulikan hal tersebut. Kami dari KARS akan mulai melihat hal itu dan segera melakukan tindakan bila ada laporan dari masyarakat terhadap rumah sakit yang telah melanggar ketentuan yang telah di tetapkan. Bila didapati adanya pelanggaran, maka RS tersebut akan sulit untuk mendapatkan akreditasinya menjadi lebih tinggi. Itulah kenapa, setiap RS harus memiliki standar yang baku karena menyangkut pelayanan yang akan berimbas pada bisnis RS tersebut,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Direktorat Akademi Pendidikan Tinggi Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Riset dan Teknologi, Megawati Santoso memaparkan materinya melalui zoom, bahwa IPAI sebagai OP harus independen dan betul-betul tidak boleh berpengaruh dalam menyampaikan materi ujinya.

“Jadi organisasi profesi bisa saja membuat sebuah kompartemen (organisasi yang mengurusi suatu bidang tertentu) value untuk bisa melihat suatu relevansi pengetahuan yang mumpuni. Contoh, IPAI adalah pemberi sertifikat toeflnya (tes yang terstadarisasi untuk mengukur kemampuan), tapi IPAI harus independen tak boleh terpengaruhi oleh siapapun,” papar Mega.

Kegiatan tersebut di bagi menjadi beberapa sesi, baik diikuti oleh peserta secara offline dan online. Turut pula hadir pada acara tersebut, seperti

Sekjen DPP IPAI, Ir. Doddy Izwardy (Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan), Laode Musafin (Ketua BBPK Jakarta), Yayan Suryanto, Letkol Asep Rusman, M. Aryadi, Fikri Mourly, Ircham Saifudin, pengurus dan anggota DPP IPAI serta Pengurus DPD IPAI se Indonesia.

Halaman : 1 2