DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah meminta perguruan tinggi untuk tidak menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) meski ada bantuan operasional yang turut terdampak efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan untuk kementerian/lembaga hanya mencakup kriteria aktivitas perjalanan dinas, kegiatan seminar, seremonial lainnya, serta belanja alat tulis kantor (ATK).
Meski begitu, dia mengakui bahwa bantuan operasional perguruan tinggi tetap akan terkena dampaknya, khususnya pada item belajar. “Maka perguruan tinggi akan berdampak pada item belajar tersebut. (Tetapi) langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT. Yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru 2025-2026, yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).
Sri Mulyani juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih akan meneliti detail soal anggaran bantuan operasional perguruan tinggi negeri maupun swasta, agar tidak terdampak kebijakan efisiensi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut,” pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan kenaikan uang kuliah di perguruan tinggi. Satryo menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 14,3 triliun dari pagu awal Rp 56,607 triliun. Namun, pihaknya sedang mengusulkan agar pemotongan tersebut hanya sebesar Rp 6,78 triliun guna tetap mempertahankan sejumlah program prioritas.
| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : KOMPAS |
