Susi Pudjiastusi Srikandi Indonesia dari Jawabarat yang Memiliki Pemahaman Pengelolaan Negara tentang Geopolitik Indonesia & Memiliki 3 Pilar (Kedaulatan, Keberlanjutan & Kesejahteraan)

Kamis, 5 Oktober 2023 - 08:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Tody Ardiansyah Prabu – (Ketua Umum Komunitas Jabar maupun Indonesia Unggul / Aktifis alumni kahmi Univ Trisakti)

Bu susi memiliki Policy Prinsip 3 pilar : Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan ketika menjadi menteri KKP (Kelautan & Perikanan) 2014 -2019 era periode pertama kabinet Presiden Bp jokowi. Bu Susi adalah satu dari sedikit pejabat yang menerapkan prinsip tiga pilar secara total, konsisten, dan tanpa kompromi.

Saat itu, Susi benar-benar menerapkan prinsip tiga pilar dalam mengelola dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pilar kedaulatan diartikan sebagai kemandirian bangsa dalam tata kelola sumberdaya kelautan dan perikanan. Pilar ini serupa dengan prinsip governance dalam Konsep Environmental Social Governance atau biasa disebut ESG

Sementara pilar keberlanjutan dimaksudkan agar pengelolaan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga kelestarian sumberdaya tetap terjaga. Pilar ini tak berbeda dengan prinsip environmental dalam konsep ESG.

Adapun kesejahteraan dimaknai bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pilar ini senafas dengan prinsip social dalam konsep ESG.

KEDAULATAN

Untuk memperbaiki tata kelola sektor perikanan tangkap, Susi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) no 56/2014 tentang moratorium izin untuk kapal eks asing.

Kebijakan moratorium ini menjadi pintu masuk pemerintah untuk melakukan analisis dan evaluasi (anev) terhadap kapal-kapal eks asing yang saat itu beroperasi. Hasil anev menunjukkan seluruh kapal eks asing yang beroperasi di Indonesia terbukti melakukan illegal fishing mulai dari penggandaan izin, menggunakan alat tangkap trawl, tidak membayar pajak, hingga perbudakan, dan penyelundupan.

Susi juga menerbitkan Permen KP no 57/2014 tentang larangan alih muat (transshipment) di tengah laut. Kebijakan ini dikeluarkan lantaran transshipment banyak disalahgunakan dengan langsung membawa hasil tangkapan ikan ke luar negeri tanpa dilaporkan ke otoritas setempat.

KEBERLANJUTAN

Untuk menjaga keberlanjutan, Susi menerbitkan Permen KP No 1/2015 tentang larangan penangkapan benih lobster dan Permen KP No 2/2015 tentang larangan alat tangkap cantrang.

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan menghindari penangkapan berlebih (overfishing), penangkapan yang merusak (destructive fishing), dan hilangnya palsma nutfah dari perairan Indonesia.

“Laut adalah masa depan bangsa, karena itu ikan dan hasil laut lainnya harus bisa dinikmati hingga anak cicit dan tetap banyak,” kata Susi.

Eksploitasi terhadap benih lobster di alam sangat berbahaya dan berpotensi menghilangkan lobster dari perairan Indonesia. Sebab, lobster masih menjadi plasma nutfah atau species yang belum bisa dipijahkan secara buatan oleh manusia.

Jika benih lobster terus diambil dari alam untuk diekspor, maka yang jadi dewasa akan berkurang. Akibatnya, jumlah induk lobster akan semakin sedikit sehingga benih-benih lobster yang diproduksi juga kian menyusut. Jika siklus ini terus berlangsung, tentu lobster akan punah.

“Sementara bila bibit-bibit lobster tersebut dibiarkan berkembang di laut, maka nelayan tidak perlu memberi makan dan tidak perlu merawat. Nelayan hanya tinggal menangkap saja ketika lobster sudah besar sehingga untungnya lebih banyak,” kata Susi.

Adapun pelarangan cantrang dilakukan karena alat tangkap ini merupakan varian dari pukat atau trawl yang sangat merusak.

Pengoperasian cantrang yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir juga akan merusak lokasi pemijahan biota laut.

Baca Juga :  Pembangunan Sistem Ketahanan Nasional dan Pemajuan Lemhannas RI Bagi Geopolitik Strategis Indonesia dan Dunia

KESEJAHTERAAN

Tegaknya pilar kedaulatan dan keberlanjutan otomatis akan melahirkan pilar kesejahteraan.

Selama periode 2014–2019, kesejahteraan nelayan kian membaik, tercermin dari terus meningkatnya nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan yang pada Januari 2015 sebesar 105,48 terus meningkat hingga menjadi 114,28 pada Oktober 2019.

Berdasarkan kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan), potensi ikan lestari di perairan Indonesia juga naik dari 7,31 juta ton menjadi 12,54 juta ton per tahun. Jika rata-rata nilai ikan sekitar Rp 20.000 per kg, maka potensi tangkapan ikan di laut yang bisa dinikmati nelayan mencapai sekitar Rp 250 triliun per tahun.

Seiring itu, pertumbuhan ekonomi sektor perikanan terus melejit, bahkan selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi sektor perikanan mencapai 5,81 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen.

PANDU LAUT

Tak lagi menjadi menteri, Susi tetap konsisten menyuarakan pentingnya prinsip tiga pilar dalam pengelolaan negara hingga sekarang. Ini berarti prinsip tiga pilar atau ESG memang sudah melekat dan menyatu dalam diri Susi.

Konsistensi Susi dalam menegakkan tiga pilar dan ESG salah satunya tampak dari kiprahnya sebagai pendiri dan CEO Pandu Laut Nusantara, sebuah perkumpulan berbasis komunitas dan relawan yang aktif memperjuangkan hak dan kewajiban masyarakat atas sumber daya alam perikanan dan memperjuangkan pengelolaan perikanan sesuai prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Pengalaman menunjukkan, penerapan tiga pilar atau ESG merupakan cara terbaik untuk mendapatkan hasil optimal yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Namun, pengalaman juga menunjukkan tak mudah untuk menegakkan tiga pilar atau ESG tanpa kepemimpinan yang memiliki komitmen tinggi terhadap tiga pilar seperti Susi

Susi Pudjiastuti Paham tentang konsep Geopolitik
Apa yang menjadi paham geopolitik bangsa Indonesia?

Bu susi memiliki kemampuan dalam konsep maritim & negara kepulauan. Bgmn mengelola melestarikan merawat kekayaan laut negeri ini yg menghasilkan pertumbuhan ekonomi negara. Potensi kekayaan laut indonesia 8000T pertahun jika dikelola dg baik. Ini nilai plus unggul. Apalagi ketegasan bu susi menjaga laut indonesia dengan memperhatikan kawasan laut china selatan konflik ancaman bsa terjadi kapanpun. Apalagi laut filipina sekarang sudah dipagar ( dipasang penghalang terapung ) oleh China. Ini mesti perlu pemimpin yg kuat yg paham maritim!! duduk bersama dengan Asean plus China buka arsip sejarah tentang laut china selatan mencari solusi bersama untuk merundingkan perdamaian kawasan Laut China Selatan dan Peran andil Duduk Bersama Mendamaikan China dengan Taiwan mencari solusi terbaik perdamaian kawasan Laut China selatan dan perdamaian dunia.

Wawasan Nusantara Indonesia

Suatu negara membutuhkan Geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional, Hal ini didasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan, mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu Wawasan Nusantara.

Pemahaman tentang konsep pertahanan geopolitik, apa yg dilakukan indonesia seperti dilakukan soekarno bukan berarti indonesia kondisi masa itu mesti menunggu anggaran pertahanan dalam jumlah besar utk membangun kekuatan alutsista militer pertahanan indonesia pada masa itu, yang mana indonesia ketika itu sangat ditakuti kekuatan militer di wilayah benua selatan . Kepiawaian soekarno yg membuat Unisoviet dan Amerika tunduk kpd Indonesia soekarno yg bisa memainkan peran geopolitik Indonesia di kancah international yang membuat Unisoviet memberikan bantuan alutsista militer kepada indonesia dalam jumlah besar tanpa indonesia mesti menunggu anggaran besar pertahanan. Apakah Kekuatan pertahanan alutsista indonesia di abad modern sekarang mesti menunggu anggaran besar dari APBN sampai kapan indonesia memiliki kekuatan anggaran besar untuk pertahanan saat ini jika kondisi ancaman kawasan sewaktu waktu bisa terjadi kapanpun baik itu konflik laut china selatan??? Estafet kepemimpinan di 2024 perlu pemimpin yang paham ttg konsep gopolitik maupun geostartegis indonesia agar indonesia unggul dimasa depan!!!

Baca Juga :  Pluralisme Inklusive Perspektive Muslim Papua

Kami dari Komunitas Jabar & Indonesia Unggul ingin berpesan moral kepada calon presiden, partai pengusung koalisi agar memperhatikan Kebutuhan dasar rakyat Indonesia bukan kepentingan elit kekuasaan semata yang didahulukan. Bilamana Arah Indonesia memiliki mimpi 100 tahun indonesia di 2045 untuk mewujudkan Indonesia Unggul berdaya saing ekonomi sejajar negara – negara adidaya. langkah langkah urgensi strategis apa yang akan dilakukan pemerintah maupun pemimpin negeri ini jika terpilih di 2024 untuk mewujudkan impian tsb?? Indonesia sebagai Negara Besar harus punya roadmap pertahanan dan keamanan yang jelas dalam langkah strategis geostrategis dan geopolitic, apalagi ancaman konflik dikawasan laut china selatan yang bisa terjadi kapanpun yang mana indonesia sebagai negara yang memiliki banyak kepulauan dan memiliki selat jalur perairan laut yang strategis yang mana dilintasi perdagangan yg padat di dunia, Sumber Daya Alam yang indah dan Kaya dengan bonus demografi penduduk yang produktif, Muslim terbanyak di dunia dapat terwujudnya menjadi Trend Role Model / Teladan Terbaik Negara Demokrasi disegani Dunia dangan menentukan arah perjalanan ekonomi dunia* Indonesia benar – benar bisa menunjukkan kekuatan armada laut, kekuatan Tol laut, Kekuatan logistik laut dan kekuatan militer pangkalan laut dan perbatasan di maksimal kan agar negara tetangga pun memperhitungkan Indonesia dan ZEE ( Zona Ekonomi Ekslusif ) agar potensinya di maksimalkan oleh negara. Kenapa Negara Adidaya Ambisi besar di laut karena ingin menguasai jalur pedagang antar benua dan jalur roadmap jalur sutranya ???

Catatan penting Jika Indonesia mau menjadi negara Besar :

1. Fokus pertahanan di laut, udara termasuk pertahanan satelit luar angkasa maupun pertahanan di darat.
2. Bagaimana ilmuwan – ilmuwan indonesia yang ada di luar negeri dipetakan oleh menteri pendidikan maupun menteri luar negeri ( Kedutaan ) menginvetaris berapa banyak lulusan luar negeri dan maupun yang sedang belajar di luar negeri dari lintas generasi agar mereka yang sudah lulus studi di luar negeri di undang pulang ke tanah air untuk membangun mengelola kekayaan negeri dengan cara mampu menciptakan kekuatan industri strategis nasional dan BUMN maupun kadin, Apindo sebagai penggerak dalam meramu regulasi kebijakan menciptakan industri strategis nasional dalam kelola kekayaan negeri yang mana ilmuwan ilmuwan anak negeri indonesia yang andil memajukan ekonomi negeri. Bumn pun perlu di evaluasi secara menyeluruh kebijakan kebijakan maupun mengevaluasi organisasi agar lebih efisien sebagai contoh apakah banyak anak perusahaan disetiap bumn bermanfaat dan efisien untuk kelangsungan bumn tsb ???
3. Syarat Indonesia ingin menjadi Negara Super Power atau negara lain ingin menjadi Super Power itu harus ada di Dominasi. China Tidak Punya Sumber daya alam tetapi dia mengkontrol Kobalt 90% di dunia yang mana produsen dunia kobalt 75 % dihasilkan dari negeri Congo ( 19 perusahaan ada di Congo adalah 16 Perusahaanya milik RRC ). Syarat Untuk Menjadi Negara Besar adalah Faktor Penggetar / Faktor Tawar. Makanya Nikel Indonesia jangan sampai hanya Sebagai Alat Komoditas semata tapi sebagai alat Tawar??? Contoh dominasi china menguasai nikel Dunia walaupun nikelnya berasal dari Indonesia, China Mendominasi 80% menkontrol Pelabuhan Dunia artinya distribusi perdagangan di kontrol china. Walaupun Currency Dolar menguasai 93%. China menguasai produsen barang dunia dalam bentuk retail 60% dunia, China menguasai trade Dunia. Korea mendominasi dunia produk kosmetik dan estetik wajah. Sedangkan Indonesia menghasilkan 60% CPO Dunia tapi bursa CPOnya ada di malaysia karena dihitung dengan mengunakan ringgit. Pertanyaanya kenapa Indonesia belum mendominasi apapun ???

Baca Juga :  Budaya Sebagai Jati Diri Orang Asli Papua

Figur Susi layak di usung menjadi Cawapres dari jawabarat menjadi Magnet Electoral untuk Pemilih Indonesia, Jawabarat maupun Indonesia timur, siapapun calon presiden nya bu susi layak pas terukur menjadi cawapres etafet kepemimpinan nasional di 2024, agar suara warga jawabarat tidak menjadi deretan angka statisik pilpres tanpa manfaat :

1.) Apakah Ibu Susi Bisa Mendulang Suara dan menjadi Magnet Electoral dari Rp 35.714.901 pemilih Jawabarat yang mana pemilih perempuanya sejumlah 17.756.087 ditambah ( + ) Pemilih Rasional ??? Pemilih rasional ialah mereka yang mampu berjarak dengan perbincangan politik di medsos dan punya kemampuan meneliti, melengkapi dan membandingkan informasi yang berseliweran di medsos sebelum memutuskan pilihan politik

2.) Apakah Ibu Susi Bisa mendulang suara dan menjadi magnet Electoral dari 102.588.719 pemilih Perempuan dari total keseluruhan DPT nasional 204.807.222 ??

3.) Apakah Ibu Susi Bisa Mendulang Suara dan Menjadi Magnet Electoral dari 35.714.901 pemilih jawabarat yang mana pemilih perempuan nya sejumlah 17.756.087 orang ???

4). Apakah Ibu Susi Bisa Mendulang Suara dan menjadi Magnet Electoral dari Indonesia Timur totalnya estimasi sekitar 32.459.710??

Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak di provinsi ini. Di urutan berikutnya ada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi.

Berikut daftar 10 wilayah Jawa Barat dengan pemilih terbanyak dalam Pemilu 2024:

Kab. Bogor: 3.889.441 pemilih
Kab. Bandung: 2.655.214 pemilih
Kab. Bekasi: 2.200.209 pemilih
Kab. Garut: 1.999.061 pemilih
Kab. Sukabumi: 1.997.822 pemilih
Kota Bandung: 1.872.381 pemilih
Kab. Cianjur: 1.832.583 pemilih
Kota Bekasi: 1.809.574 pemilih
Kab. Karawang: 1.779.207 pemilih
Kab. Cirebon: 1.734.497 pemilih

Adapun wilayah dengan jumlah pemilih terendah di Jawa Barat adalah Kota Banjar (153.925 orang), Kota Cirebon (252.385 orang), dan Kota Sukabumi (258.028 orang)

Semoga Allah Swt Meridhoi Perjuangan Para Pemimpin Indonesia untuk mengantarkan Peradaban Indonesia Yang Lebih Baik.
Rakyat Indonesia membutuhkan sosok Figur yang Membumi dekat dengan rakyat, dan Menggetarkan Dunia sebagai Macan Dunia

*Salam Perjuangan, Merdeka !!! Yakin Usaha Sampai

”wallahu a’lam bishawab”.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tody Ardiansyah Prabu
Editor : Yuli
Sumber :

Berita Terkait

Konflik Politik dan Resolusi
Catatan Politik Senayan; Prioritaskan Program dengan Berpijak Pada Aspirasi Publik
Politik di Spice Islands
Transmigrasi Bukan Solusi Kesejahteraan Bagi Penduduk Orang Asli Papua
Implementasi Disertasi Menteri Bahlil: Pembentukan SATGAS Hilirisasi Berkeadilan dan Berkelanjutan Mendesak Dipercepat
Rancu Produk Hukum Pelantikan Presiden & Wakil Presiden
Kerek Lamok dan Wunuk Kerek
Perempuan Lani dan Cawat Tali

Berita Terkait

Minggu, 22 Desember 2024 - 14:25 WIB

Diduga Membeck’up Aktifitas Galian C Ilegal, Muamil Meminta Kapolda Malut Copot Kapolsek Obi

Minggu, 22 Desember 2024 - 12:55 WIB

PB-FORMMALUT Minta Kapolsek Obi Tindak Tegas Galian C, Milik Hasan Hanafi 

Minggu, 22 Desember 2024 - 12:54 WIB

Soal Kasus Korupsi Bank BPRS, Kejari Halsel Di Demo 

Minggu, 22 Desember 2024 - 09:41 WIB

Pemkot Tidore Raih Penghargaan Pengelolaan TKD Terbaik T.A 2024

Minggu, 22 Desember 2024 - 06:54 WIB

Dorong Pembangunan Kaimana Berbasis Data, Bupati Freddy Thie Jalin Kermitraan Strategis Dengan BPS RI

Kamis, 19 Desember 2024 - 16:09 WIB

Pemkot Tidore Kembali Raih Penghargaan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman

Kamis, 19 Desember 2024 - 16:03 WIB

Hadiri Investment Forum, Bupati Freddy Thie Perkenalkan Pariwisata Kaimana

Kamis, 19 Desember 2024 - 15:56 WIB

Pemkab Kaimana Kembangkan Ekowisata Berkelanjutan di Teluk Triton

Berita Terbaru

Daerah

Soal Kasus Korupsi Bank BPRS, Kejari Halsel Di Demo 

Minggu, 22 Des 2024 - 12:54 WIB

Teraju

Konflik Politik dan Resolusi

Minggu, 22 Des 2024 - 09:34 WIB