Tak Searah, PKB Ultimatum Disiplinkan Kadernya Menteri Agama RI Yaqut

Senin, 2 Oktober 2023 - 08:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan kadernya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan langkah itu diambil usai Yaqut menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.

“Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham,” kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10/2023).

Jazilul mengatakan PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yaqut. Dia menilai seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu,” kata dia.

Baca Juga :  Wacana People Power Menyeruak, LaNyalla: Itu Hak Kedaulatan Rakyat

Wakil Ketua MPR ini lalu menyinggung posisi Yaqut sebagai pembantu presiden yang dianggapnya telah mengumbar hoaks. Menurut dia, Yaqut seharusnya bertanggung jawab menjaga kerukunan beragama.

“Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara, ini hoaks kok mulai dari Menteri Agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi,” ujar Jazilul.

Jazilul menegaskan PKB telah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres dan cawapres di Pemilu 2024 nanti. Menurutnya, apabila ada kader yang satu suara dengan pengusungan itu, akan menerima disiplin organisasi.

Baca Juga :  Menko PMK Dukung Penuh Usulan Menag Soal KUA untuk Semua Agama

“Ya kami sudah mendeklarasi pasangan AMIN dan semua pengurus, konstituen, partisipan PKB semua sudah mendukung AMIN. Saya pikir itulah bukti ketaatan kepada organisasi. Yang tidak setuju dengan itu berarti menyimpang dari keputusan organisasi, gampang itu. Dan publik akan tahu siapa kader-kader PKB yang menyimpang dari keputusan organisasi dan pasti akan menerima disiplin organisasi,” katanya.

Menag Yaqut sebelumnya mengingatkan umat Buddha agar melihat rekam jejak calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Yaqut mengingatkan jangan memilih pemimpin secara asal-asalan.

Hal itu disampaikan Yaqut dalam sambutannya saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo. Acara itu diikuti umat Buddha seperti dilansir detikindonesia, Jumat (29/9).

Yaqut mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan mempunyai mulut yang manis.

Baca Juga :  Ridwan Kamil Temui Jusuf Kalla di Kediamannya

“Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya,” jelasnya.

Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

“Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan,” kata Yaqut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI
Sumber : DETIKNEWS

Berita Terkait

Kadin Indonesia Gelar Rapat Pengurus Harian, Ini yang Dibahas
Anggota DPR Dukung Pemerintah Atur Pembatasan Penggunaan Media Sosial Bagi Anak-Anak
KPK Belum Tahan Hasto Usai Jalani Pemeriksaan, Ini Alasannya
Afriansyah Noor Janji Rangkul Semua Pihak Jika Terpilih Sebagai Ketum PBB
Afriansyah Noor Siap Maju Sebagai Calon Ketua Umum PBB
Muktamar VI PBB: Yusril Beri Sinyal Dukung Figur Muda Jadi Ketum PBB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak Ditahan KPK Usai Diperiksa 3,5 Jam
Sekjen Hasto: Program Pengentasan Kemiskinan Presiden Selaras dengan PDIP

Berita Terkait

Selasa, 14 Januari 2025 - 17:13 WIB

Kadin Indonesia Gelar Rapat Pengurus Harian, Ini yang Dibahas

Selasa, 14 Januari 2025 - 17:09 WIB

Anggota DPR Dukung Pemerintah Atur Pembatasan Penggunaan Media Sosial Bagi Anak-Anak

Selasa, 14 Januari 2025 - 16:05 WIB

KPK Belum Tahan Hasto Usai Jalani Pemeriksaan, Ini Alasannya

Selasa, 14 Januari 2025 - 07:43 WIB

Afriansyah Noor Siap Maju Sebagai Calon Ketua Umum PBB

Selasa, 14 Januari 2025 - 07:36 WIB

Muktamar VI PBB: Yusril Beri Sinyal Dukung Figur Muda Jadi Ketum PBB

Senin, 13 Januari 2025 - 14:55 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak Ditahan KPK Usai Diperiksa 3,5 Jam

Senin, 13 Januari 2025 - 14:47 WIB

Sekjen Hasto: Program Pengentasan Kemiskinan Presiden Selaras dengan PDIP

Senin, 13 Januari 2025 - 14:34 WIB

PDIP Buka Peluang Gabung dalam Kabinet Prabowo

Berita Terbaru

Ekonomi & Bisnis

Kadin Indonesia Gelar Rapat Pengurus Harian, Ini yang Dibahas

Selasa, 14 Jan 2025 - 17:13 WIB

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kota Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025)

Nasional

KPK Belum Tahan Hasto Usai Jalani Pemeriksaan, Ini Alasannya

Selasa, 14 Jan 2025 - 16:05 WIB