Kita membutuhkan langkah konkret untuk memastikan bahwa uang rakyat yang telah dicuri dapat dikembalikan, tambah salah satu anggota Law Fighters, Andika Ano.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Komunitas Law Fighters memberikan beberapa rekomendasi.
Pertama, mereka mendorong adanya reformasi dalam sistem peradilan Tipikor, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap proses persidangan. Kedua, perlu adanya kerja sama lintas lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, untuk menangani kasus besar seperti ini dengan lebih serius.
Ketiga, mereka mengusulkan pemberlakuan sanksi pidana tambahan, seperti pencabutan hak politik dan larangan menduduki jabatan publik bagi para pelaku korupsi, maka korupsi sebagai extraordinary crime, maka penanganannya harus pula bersifat luar biasa, ungkap M Topan Sifati menutup pernyataannya.
Komunitas Law Fighters berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses hukum dan memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ini bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang masa depan bangsa, pungkas Topan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Penulis | : Wahyu Muhlis |
Editor | : Delvi |
Sumber | : |
Halaman : 1 2