Tegaskan Tidak Akan Netral Pada Pilpres 2024, Jokowi: Ini untuk Kepentingan Negara

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak akan bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Saya harus cawe-cawe,” kata presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.

Jokowi singgung soal kesinambungan pembangunan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelum menyatakan untuk tidak bersikap netral, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu menyampaikan pentingnya kesinambungan pembangunan. Ia menyitir sejarah yang disebutkannya menunjukkan tidak ada negara di dunia yang bisa melompat dua kali dalam meraih kemajuan. Kata dia, negara semacam Korea Selatan dan Taiwan adalah contoh terbaik. Negara-negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil.

Baca Juga :  Hari Nusantara 2023 di Pusatkan di Pantai Tugulufa Kota Tidore

Karena itu, ia menyatakan Pilpres 2024 sangat penting. Ia pun mengulang berkali-kali pernyataannya tentang penentuan calon presiden dan calon wakil presiden adalah urusan partai politik.

Lalu bagaimana saya cawe-cawe? Ya tidak usah diceritakan,” katanya sambil tertawa.

Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmuddin. Pertemuan dilakukan di ruang oval selama hampir dua jam.

Usai pertemuan, Bey lantas mengklarifikasi ucapan presiden tersebut. Dia menyatakan penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara memiliki konteks presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

Selain itu, menurut Bey, presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden juga dinilai ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), hilirisasi, transisi energi bersih, dan sebagainya.

Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN,” tulis Bey dalam pesan tertulis kepada seluruh peserta acara tersebut.

Terakhir, Bey menyatakan Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online.

Sementara terkait hasil Pilpres 2024, Bey menyatakan presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat dan akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.

Sinyal dukungan Jokowi untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto

Sebelumnya, Jokowi kerap memberikan sinyal dukungan terhadap dua Capres yang akan maju pada Pilpres 2024: Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dalam pidato di hadapan para relawannya beberapa waktu lalu, presiden sempat memberikan kriteria calon pemimpin yang baik. Menurut dia, calon pemimpin yang layak dipilih adalah yang memiliki rambut putih dan wajah berkerut karena memikirkan rakyat. Pernyataan tersebut dinilai banyak pihak mengarah pada Ganjar. Pasalnya, Ganjar memiliki dua ciri fisik tersebut.

Sinyal dukungan presiden kepada Prabowo Subianto terlontar jelas saat keduanya menghadiri acara hari ulang tahun Partai Perindo, 7 November 2022. Saat itu, Presiden bercerita soal pengalamannya menjabat sebagai Wali Kota Solo dua periode, lalu Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun, dan memenangkan 2 kali pemilu presiden. Menurutnya, Pemilu 2024 menjadi giliran Prabowo untuk memenangkan pertarungan.

Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” ujar Jokowi saat itu yang langsung disambut dengan riuh tepuk tangan peserta yang hadir.

Jokowi juga sempat dianggap berupaya menduetkan Ganjar dan Prabowo saat mengajak keduanya panen padi di Desa Lenjer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada awal Maret lalu. Akan tetapi rencananya tersebut kandas setelah PDIP dan Gerindra menolak opsi untuk mengisi posisi Cawapres.