Temui Ketua DPD RI, Aktivis Permahi Tolak IKN dan Penundaan Pemilu

Sabtu, 19 Maret 2022 - 10:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) dengan tegas menolak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, saat menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Jumat (18/3/2022).

Permahi juga menolak perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.

Saat menemui aktivis Permahi, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Togar M Nero serta Kepala Biro Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol dan Kepala Biro Humas DPD RI Mahyu Darma.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari Permahi, hadir Ketua DPN Permahi Syaiful Salim, Sekjen DPN Permahi Andi M, Bidang Advokasi Permahi Meky Yadi Saputra, Sekretaris LKBH DPN Permahi A Tri Priyo Wicaksono, Bidang Media dan Publikasi DPN Permahi Eko Prasetyo dan Kabid Diklat DPN Permahi Deshandra Yusuf.

Baca Juga :  Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung 2021 Disampaikan oleh Ketua MA

ketua DPN Permahi, Syaiful Salim, menjelaskan lembaganya telah membuat kajian secara mendalam terhadap persoalan yang telah diputuskannya tersebut. Pertama, mengenai pemindahan IKN Nusantara, Syaiful menyebut IKN merupakan pusat ekonomi, selain ibu kota.

“Sebagai pusat ibu kota dan pusat ekonomi, DKI Jakarta menyumbang 56 persen PDB. Maka, akan ada pemindahan besar-besaran ke Kalimantan, dengan pendatang yang begitu banyak,” katanya.

Menurutnya, dalih pemerataan pembangunan dapat terbantahkan. Bahkan, hal tersebut menunjukkan jika program pemerintah tak berjalan dengan baik.

“Dalih pemerataan pembangunan saya kira absurd. Secara sosiologis dan geografis terbantahkan. Ada dana DAU dan DAK serta UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah. Dana-dana tersebut untuk pemerataan pembangunan daerah. Secara tidak langsung, pemindahan ibu kota mengesampingkan program yang sudah dijalankannya sendiri,” kata dia.

Baca Juga :  Senator Fachrul Razi Tantang Partai Di Parlemen Berani Lawan Calon Presiden Independen Di Pilpres 2024

Syaiful menilai dari aspek urgensi, tak ada alasan kuat ibu kota dipindahkan.

Soal penundaan pemilu, Syaiful bersikukuh agar pemilu dilaksanakan sesuai agenda, yakni tahun 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Saatnya Bersatu Mengawal Kepemimpinan Baru Demi Kemajuan Indonesia.
Mengenal Budaya dan Perkembangan Tiongkok dari Dekat Bersama chinainmyeyes.com
Peran “Invisible Hand” dalam Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Proteksionisme Global
Hilirisasi Sumber Daya Alam: Pilar Kedaulatan Energi
Menghidupkan Kembali Ideologi: Menjadikan Pancasila sebagai Pedoman, Bukan Sekadar Hafalan
Hantu Di Pabrik dan Hantu Keserakahan: Membaca “Pabrik Gula” dan “Qodrat 2” dari Perspektif Hubungan Industrial
M.ISRA RAMLI: Prinsip Dasar Kepemimpinan Nasional Keberpihakan Pada Nilai – Nilai Kerakyatan
Budaya Membaca Membawa Perubahan Dalam Hidup Manusia

Berita Terkait

Kamis, 24 April 2025 - 11:08 WIB

Kisruh Parkir Elektronik DKI, Francine PSI Soroti Kerusakan Mesin dan Praktik Pungli di Jalan Sabang

Rabu, 23 April 2025 - 19:43 WIB

August Hamonangan Menolak Kebijakan Parkir di Kantor Kecamatan, Wali Kota Juga Kena Tarif

Selasa, 22 April 2025 - 11:57 WIB

Kevin Wu Desak Pemprov DKI Gratiskan Transportasi untuk Seluruh Pengurus Tempat Ibadah

Selasa, 22 April 2025 - 11:15 WIB

Peringati Hari Kartini, Ketua PSI Jakarta Minta Pemprov DKI Revisi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

Kamis, 17 April 2025 - 09:31 WIB

Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya Bertemu Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta

Rabu, 16 April 2025 - 14:48 WIB

PSI Desak Bank DKI Atasi Masalah Pencairan Dana KJP Plus

Rabu, 16 April 2025 - 08:26 WIB

Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya Matangkan Struktur dan Komitmen Bersama untuk para pekerja di BUMD DKI Jakarta

Jumat, 11 April 2025 - 10:16 WIB

Dugaan Kejahatan Siber di Bank DKI, Francine PSI Minta Dirut Buka-Bukaan Hasil Audit Forensik

Berita Terbaru

Wabup Halsel zaat mengikuti Otda virtual (Detik Indonesia/Indotimur)

MALUKU UTARA

Wabup Halsel Hadiri Upacara Hari Otonomi Daerah Secara Daring

Sabtu, 26 Apr 2025 - 08:27 WIB