“Kami bersikukuh itu harus dijalankan. Tak boleh ada penundaan pemilu,” tegas dia.
Hal lainnya yang juga disinggung Syaiful adalah dampak yang ditimbulkan akibat tak efektifnya pendamping desa.
“Akibatnya terjadi korupsi yang berimbas pada tata kelola keuangan daerah. Kami melihat DPD RI ini tagline-nya dari Daerah untuk Indonesia. Maka, kami menyampaikan ke Pak LaNyalla,” papar dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan sejak awal menolak penundaan pemilu. Bahkan, katanya, DPD RI telah menyuarakan secara lantang agar pemilu tetap berjalan sesuai yang telah ditetapkan.
“Itu sudah saya nyatakan berulang kali di media. Kami menolak penundaan pemilu,” katanya.
Bahkan, katanya, ia siap adu data dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengenai Big Data yang disebutnya menginginkan adanya sekitar 110 juta penundaan pemilu.
“Saya siap adu data. Kami punya Big Data rinci dan detail,” tegasnya.
Senator asal Jawa Timur itu juga menyayangkan pemerintah terburu-buru memindahkan ibu kota ke Kalimantan, di kala masyarakat tengah susah imbas pandemi Covid-19.
“Lebih baik uang itu dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang sangat mendasar, semisal minyak goreng dan sejumlah komoditas lainnya yang hilang di pasaran,” kata LaNyalla.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
