Belum lagi soal Permendag mengenai batas atas dan bawa harga penjualan telur, Nur melihat tak ada sanksi memadai bagi mereka yang melanggar.
“Sanksinya adalah administratif. Ya kalau perusahaan, bagaimana dengan perorangan. Apakah sanksi tersebut bisa diterapkan?” tanya Nur.
Ia berharap kemandirian. Untuk itu, ia meminta pendampingan baik dalam hal penguatan kapasitas, maupun menyalurkan hasil ternak mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami butuh pendampingan oleh pemerintah. Kami berharap Pak LaNyalla bisa memfasilitasi,” katanya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, siap memperjuangkan aspirasi tersebut. Menurutnya, pendampingan oleh pemerintah sudah seharusnya dilakukan.
“Saya kira soal pendampingan itu wajib dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jangan dibiarkan peternak rakyat diserahkan kepada mekanisme pasar, pasti kalah dengan pengusaha besar,” kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu menilai peternak rakyat mesti mendapatkan proteksi dalam mengembangkan usahanya. Pun halnya terkait subsidi dan bantuan permodalan, LaNyalla menilai peternak rakyat harus mendapat jaminan dari pemerintah.
“Ada banyak akses permodalan yang bisa difasilitasi oleh pemerintah. Saya kira memang kewajiban pemerintah untuk memberikan proteksi. Kami akan perjuangkan hal tersebut,” kata LaNyalla.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
