Kemudian, isi surat tersebut juga tidak terdapat penjelasan perbandingan antar wilayah terutama untuk konsumen, keuntungan dan kerugiannya dari pemberlakuan barcode, kecuali keuntungan buat produsen soal subsidi.
Padahal, kata Ampon Man, konsumen minyak di Aceh juga berhak mendapatkan perlindungan sesuai UU Nomor 8 tahun 1999, yang menyebutkan bahwa perlindungan dan hak konsumen bukan hanya soal keamanan, kenyamanan dan keselamatan, tetapi juga tentang informasi yang jelas, benar dan jujur terhadap kondisi suatu produk.
“Apalagi minyak adalah produk yang dikuasai negara. Untuk itu kami mungkin akan membentuk tim khusus untuk memeriksa dan meneliti ini lebih detail, tentu akan bekerja sama dengan kelembagaan pemerintah/negara yang tersedia lainnya untuk memperoleh transparansi dan akuntabilitas serta keadilan buat masyarakat Aceh,” pungkasnya.(ra)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumber : Serambinews
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
| Penulis | : |
| Editor | : |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
