Tidore Sebagai 10 Kab/Kota IPH Terendah

DETIKINDONESIA.CO.ID, TIDORE – Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu Daerah yang mengalami penurunan IPH (Indeks Perkembangan Harga) terendah dari 10 Kab/Kota se Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain usai mengikuti zoom metting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Minggu ke III Bulan September Tahun 2023 yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian bertempat di Ruang Rapat Walikota, Senin (25/9/2023).

“salah satu dari 10 Kab/Kota IPH terendah adalah Kota Tidore Kepulauan karena ada beberapa komoditas bisa dikendalikan memang ada kenaikan harga beras namun karena ada kebijakan dan kerja sama dengan Bulog sehingga beras SPHP nya itu bisa mengatasi secara skilogi harga pasar beras yang ada di Kota Tidore Kepulauan “ucap Taher Husain.

Baca Juga :  Tak Disangka, Ada AMPS Nakal Di Kota Tidore

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Taher Husain juga menambahkan untuk 4 bulan kedepan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan komitmen untuk setiap kecamatan tetap terjaga dengan pasokan beras bulog, rencanaya setiap kecamatan dengan pemasokan beras bulog sebanyak 5 ton dan komoditas yang lain cabe mengalami kenaikan sedikit namun bawang putih dan bawang merah sudah mengalami penurunan beberapa komoditas itu bisa mempengaruhi indeks pemantauan harga dan pengendalian harga tetap bagus.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan situasi di dunia saat ini masih sangan dinamis dan inflasi masih terjadi di beberapa negara besar, salah satunya Amerika Serikat. “di Amerika Serikat mereka menaikkan suku bunga federnya untuk mengendalikan inflasi yang mereka targetkan bisa dikendalikan, namun sampai hari ini masih kesulitan” ucap Tito.

Lanjutnya, beberapa Negara lain di Eropa juga mengalami inflasi bahkan resesi, dan Negara-negara Uni Soviet sudah membatasi energi, tidaka hanya gas tetapi juga solar diesel dan bensin.

“Sedangkan di negara kita, disamping Bank Indonesia melakukan pengendalian, monitoring suku bunga dan menjaga stabiltas harga nilai tukar rupiah terhadap dollar, kita juga melakukan pengendalian skala mikro seperti COVID-19, yaitu setiap Daerah mengendalikan inflasi daerahnya masing-masing dengan berbagai instrument yang ada, ditambah dukungan dari Pemerintah Pusat” Ujar Tito Karnavian.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Stastik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dalam paparannya, secara nasional jumlah kab/kota yang mengalami kenaikan IPH di minggu ketiga September 2023 naik 1 persen dari minggu sebelumnya. ”Sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah jawa” ucapnya.

Amalia juga mengungkapkan pada Agustus 2023 beras memberikan andil inflasi terbesar yaitu sebesar 0,05 persen. “pada September hingga November 2023, produksi beras nasional diperkirakan lebih rendah dari total kebutuhan konsumsi beras yang mencapai 2’55 juta ton per bulan” imbuhnya.