Tiga Raperda Cianjur Disahkan Akhir Tahun 2024, Satu Ditunda Karena Pertimbangan Ini

DETIKINDONESIA.CO.ID, CIANJUR – Dalam sidang paripurna yang digelar pada hari Senin, 30 Desember 2024, DPRD Kabupaten Cianjur berhasil menyetujui tiga Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang diajukan melalui inisiatif.

Meskipun ada empat Raperda yang dibahas, tiga di antaranya disetujui, sementara satu Raperda ditunda untuk dibahas lebih lanjut.

Ketiga Raperda yang disetujui tersebut antara lain:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Raperda tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

2. Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak

3. Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sementara itu, Raperda yang ditunda pembahasannya adalah Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang akan dibahas lebih lanjut hingga akhir periode sidang 2024-2025.

Terkait dengan penundaan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Wakil Ketua DPRD Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, menjelaskan bahwa hal ini disebabkan adanya perubahan substansi dalam judul Raperda tersebut, yang kini menjadi “Pengembangan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”.

“Perubahan ini meliputi perbaikan beberapa pasal yang perlu dibahas lebih mendalam agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan konstitusi negara,” kata Kang Lepi sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis yang diterima DETIK Indonesia, Selasa (31/12/2024).

Menurut Ketua DPC PKB Cianjur tersebut, bahwa hal ini menunjukkan pentingnya keseriusan dalam menyusun regulasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif untuk memperkuat ideologi Pancasila di masyarakat.

Sementara itu lanjutnya, Raperda tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang disetujui diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong kreativitas, serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya perlindungan atas kekayaan intelektual yang merupakan hasil karya bersama.

“Dalam hal ini, regulasi ini juga berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan mendukung ekonomi kreatif di Cianjur,” ujar Lepi dengan jelas dan lugas.

Di sisi lain sambung Lepi, Raperda tentang Perlindungan Anak juga disetujui karena perlindungan terhadap hak-hak anak di Cianjur belum sepenuhnya optimal, masih ada kasus-kasus kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian terhadap anak-anak.

“Oleh karena itu, dengan adanya revisi terhadap regulasi ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam pemenuhan hak-hak anak dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang lebih baik,” tutur Dia.

“Semua Raperda yang disetujui diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Cianjur, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik di masa depan,” tukasnya.