Tolak SK Karateker, GM FKPPI DKI: Panglima TNI Jangan Dibohongi, Kami Akan Melawan

Diketahui bahwa Ketua Daerah GM FKPPI DKI meninggal dunia, sehingga tongkat kepemimpinan harusnya di estafetkan kepada Sekretaris Daerah, tetapi dengan dikeluarkannya SK Karateker diduga kepemimpinan GM FKPPI DKI diberikan kepada orang lain yang bukan dari pengurus daerah dan cabang DKI Jaya.

Sebagai informasi, SK Karateker itu dikeluarkan bilamana kepengurusan dianggap tidak ada atau kekosongan suatu daerah. Atas dasar itulah SK Karateker harusnya dapat diterbitkan. Namun bilamana kepengurusan tersebut masih ada berdasarkan SK, maka tongkat kepemimpinan harusnya diturunkan kebawah sebagai pengganti kekosongan hingga masa jabatannya berakhir.

“Saya paham akan aturan organisasi karena saya juga berprofesi sebagai Advokad. Harusnya memang pengurus pusat tidak bisa mengeluarkan SK Karateker tanpa melibatkan pengurus daerah dan cabang terlebih dahulu. Ini malah kami dipanggil hanya untuk ditunjukkan SK yang sudah dibuat oleh mereka, terkesan seolah kami disuruh mengakui dan mengetahui SK tersebut telah dikeluarkan. Ini sungguh menyalahi AD/ART dalam organisasi,” ungkap Rikwanto, Ketua PC Jakarta Pusat.

Baca Juga :  Demi Mantabkan Persiapan Hari Nusantara 2023 Di Kota Tidore, Walikota Gerak Ke Mabes TNI Dan Polri

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Selaku Ketua PC Jakarta Utara, saya dengan tegas menolak adanya SK Karateker dan menganggap tidak ada. Seharusnya yang berhak menggantinya kekosongan kepemimpinan itu ialah Sekretaris Daerah yang masih memiliki SK hingga 2024 mendatang,” ujar Joepran.

“Kami tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam mengambil keputusan, tiba-tiba kami dipanggil dan diperhatikan SK yang telah mereka buat. Ini namanya akal-akalan saja, seolah kami mengetahui hal tersebut dan mengakuinya. Saya Pastikan bahwa kami tidak pernah menganggap SK Karateker itu, dan tetap berpegang dengan AD/ART yang ada,” jelas Ravenus.

“Saya selaku junior disini, kebetulan Ketua PC Jaksel tidak hadir, jadi saya putuskan untuk mengikuti saja arahan dari para senior agar mengambil langkah terbaik bagi organisasi GM FKPPI DKI,” tutur Sahala.

Ketika ditanyakan kenapa Ketua PC Jaksel tidak dapat hadir, Tumere mengakui bahwa yang bersangkutan diduga bagian dari “mereka”.

Saat dipertegas terkait statment yang mengatakan “Panglima TNI Jangan dibohongi”, Bambang memaparkan bahwa, “pelaksanaan pelantikan itu ada tata caranya, ada aturannya dan itu jelas tertuang dalam Peraturan Organisasi atau AD/ART, bukan hanya datang sendiri untuk silaturahmi, kemudian ada penyerahan petaka oleh Panglima lalu di dokumentasikan oleh mereka dan di unggah ke medsos dengan memberitakan bahwa telah terjadi pelantikan. Ini sunggu kebohongan publik, menyebarkan berita hoax dan harus mendapatkan konsekuensinya,” papar Sekda GM FKPP DKI.

Pengurus GM FKPPI DKI Jaya sepakat, bahwa mereka masih solid dan akan melawan untuk kebenaran, karena bagi mereka selama ini mereka diam untuk menjaga keutuhan organisasi. Dengan digelarnya konferensi Pers tersebut, itu membuktikan bahwa pengurus daerah dan cabang GM FKPPI DKI masih ada dan akan melawan.

“Jangan kader organisasi ini di adu domba, kami GM FKPPI DKI akan melawan,” peringatan dari seluruh pengurus GM FKPPI DKI Jaya.

Dalam Konferensi Pers tersebut dihadiri oleh Bambang Sudrajat (Sekretaris Daerah), Endang (Wakil Bendahara PD), Boy AB (Ketua PC Jakarta Barat), Rikwanto (Ketua PC Jakpus), Joepran (Ketua PC Jakut), Ravenus (Ketua PC Jaktim), Denny (Sekretaris PC Jakpus), Achmad (Sekretaris PC Jaktim), Tumere (Anggota PC Jaksel), dan Sahala (Anggota PC Jaktim).

GM FKPPI DKI meminta kepada pihak pemangku kewenangan agar segera mungkin bersikap dan bertindak demi menyelamatkan organisasi yang di cintai ini.

Halaman : 1 2