DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA- Presiden Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (PP PKKPH) di perairan dan yurisdiksi laut nasional Indonesia.
Dimana dengan ditandatangani PP tersebut, kami mengapresiasi ikhtiar pemerintah untuk melakukan percepatan tata kelola keamanan laut kita yang selama ini perlu diluruskan. Salah satunya adalah melalui PP ini, Ujar Sutisna yang merupakan Direktur Maritime Strategic Center.
Namun patut disayangkan, masih ada saja pihak yang mencoba membuat gaduh. Seperti apa yang diungkapkan Soleman Pontoh, dimana dirinya menyebutkan bahwa Presiden telah melanggar konstitusi dan membuat gaduh. “Ujar Sutisna saat dihubungi pihak wartawan melalui sambungan telepon. (Senin, 21 Maret 2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sutisna, perlu menjadi pertanyaan adalah kenapa Pontoh tiba tiba mengetahui perkembangan pembahasan tersebut dan membuat kegaduhan atas statementnya yang tak mendasar.
Padahal ia merupakan Purnawirawan TNI dan juga staf ahli Direktorat KPLP namun kerap dibantahnya meski hadir dalam RDP dengan DPD RI pada Juli 2020 silam disamping Dir KPLP, sehingga harusnya membuat pernyataan yang menyejukan. “Ujar Sutisna”.
Sutisna juga menjelaskan bahwa seharusnya Pontoh yang kabarnya adalah orang Hukum, Perlu memahami dasar hukum Pembentukan PP, Dimana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” dan Pasal 1 angka (5) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(“UU 12/2011”) yang berbunyi“Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”
Lalu Sutisna menambahkan adapun materi muatan PP diatur dalam Pasal 12 UU 12/2011 yaitu “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Disebutkan dalam penjelasan Pasal 12 UU 12/2011 bahwa: “Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.”
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
