Visi Ekonomi dan Pembangunan Sang Presiden NKRI

Oleh: Tody Ardiansyah Prabu, S.H –  Ketum Komunitas Jabar Unggul & Indonesia Unggul

Seorang kepala negara harus memiliki kebijakan ekonomi yang mampu memperkuat stabilitas mata uang negaranya di mata internasional. Kebijakan ekonomi yang kuat dan efektif tidak hanya menjaga stabilitas domestik tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar global.

Beberapa presiden Indonesia telah membuktikan hal ini melalui kebijakan ekonomi mereka masing-masing, seperti Soehartonomic, Habibienomic, Gusdurnomic, Megawatinomic, SBYnomic, dan Jokowinomic. Presiden Indonesia yang akan datang, Prabowo Subianto, diharapkan membawa perubahan positif dengan kebijakan ekonominya sendiri, yang bisa disebut sebagai Prabowonomic.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Habibienomic: Contoh Kepemimpinan Ekonomi yang Sukses

BJ Habibie, meskipun hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan, dikenal sebagai Presiden Penakluk Dollar. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah penguatan Rupiah terhadap Dollar, dari Rp 16.800 per Dollar pada 20 Mei 1998 menjadi Rp 7.385 per Dollar pada 20 Oktober 1999. Habibie juga memisahkan Bank Indonesia dari pemerintahan, yang berhasil memulihkan kepercayaan pasar global. Berikut adalah beberapa kebijakan penting lainnya yang diambil oleh BJ Habibie:

Pemilu Demokratis: Habibie melaksanakan pemilu yang bebas dan demokratis melalui UU Nomor 2 Tahun 1999, yang menghasilkan 48 partai politik berpartisipasi dalam pemilu tahun 1999. Ini adalah pemilu legislatif paling demokratis dan bebas saat itu.

Kebebasan Pers: Habibie mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 yang memberikan kebebasan kepada pers, berlawanan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya yang membungkam pers. Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam memulihkan kedaulatan dan kebebasan berpendapat.

Otonomi Daerah: Habibie memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang meredakan gejolak disintegrasi dengan memberikan otonomi kepada daerah-daerah di Indonesia.

Komnas Perempuan: Sebagai tanggapan atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap wanita pada Mei 1998, Habibie membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.

Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Pembangunan Ekonomi

Habibie memahami bahwa pembangunan politik yang stabil dan demokratis adalah prasyarat untuk pembangunan ekonomi. Dengan stabilitas politik, pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Konsep ini tercermin dalam kebijakan pembangunan politik yang diimplementasikan oleh Habibie, yang meliputi:

Stabilitas Politik: Mengutamakan stabilitas politik sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi.

Demokratisasi: Mendorong partisipasi politik dan demokratisasi sebagai bagian dari proses pembangunan politik.

Trilogi dan Caturlogi Pembangunan

Trilogi pembangunan yang dipopulerkan oleh Soeharto mencakup:

Stabilitas nasional yang dinamis

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

Halaman : 1 2 Selanjutnya