Wabup Hasbullah Furuada Membuka Rakornis Hukum Kabupaten Kaimana Se-Provinsi Papua Barat

DETIKINDONESIA.CO.ID, KAIMANA  –  Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, Hasbullah Furuada membuka rapat koordinasi teknis (Rakornis) hukum pemerintah daerah kabupaten dan kota se Provinsi Papua Barat. Rakornis ini diselenggarakan di Grand Hotel Papua, Kaimana (21/06), Dalam kesempatan ini, orang nomor dua di Kaimana itu menyampaikan tentang hukum daerah yang tidak terlepas dari substansi otonomi daerah. Dimana Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing.

“Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menerus asas otonomi. Dari penentuan pasal tersebut pula, lahirlah potret wajag baru yaitu, wajah pemerintah daerah yang tersirat dan tersurat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan”, tandas Hasbullah, Ia juga mengemukanan terkait dengan Peraturan Menteri nomor 120 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomo 20 tahun 2014 tentang menentukan produk hukum daerah.

“Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas peraturan daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah, dipeelukan menyusun hukum-hukum daerah yang lebih tertib. Melalui UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, memberikan ruang seluas luasnya bagi pemda untuk mengatur urusan pemerintaannya sendiri”, ujarnya, Wabup Kaimana dalam rakornis itu juga menekankan aspek penting terkait penyusunan hukum daerah. Bahwa hukum daerah tentu harus bermanfaat bagi masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Aspek yang perlu dipahami ialah berkaitan dengan asas kebermanfaatan, asas keadilan, dan kepastian”, pungkas Wabub, Selain itu, karena masalah hukum berkaitan dengan kepentingan publik. Maka, dalam pembentukannya juga penting untuk melibatkan berbagai stekholder pemangku kebijakan. Dan tentunya, produk hukum yang dihasilkan haruslah berkualitas.

“Dalam pembentukan produk hukum daerah diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antar pemanku kepentingan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), kerjasama antar pihak eksekutif, dan pihak industri serta kerjasama dan solidaritas antar pemerintah kabupaten kota, dan juga provinsi”, ujar Hasbullah, Dalam rakornis ini, Wabup Hasbullah berharap bisa menjadi wadah untuk sama-sama bertukar pikiran, pendapat, menyamakan persepsi dan langkah-langkah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.