Warga Berhak Melaporkan Pejabat yang Bertindak Diskriminatif, Ini Dasar Hukumnya

Jumat, 21 Februari 2025 - 09:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi : Masyarakat melakukan Pengaduan Pejabat ke Layanan Pengaduan Publik

Foto Ilustrasi : Masyarakat melakukan Pengaduan Pejabat ke Layanan Pengaduan Publik

DetikIndonesia.com / Jakarta, 20 Februari 2025 – Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil dan bebas dari diskriminasi. Namun, masih ada pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat. Lantas, apa dasar hukum yang melindungi masyarakat, dan bagaimana cara melaporkannya?

Dasar Hukum yang Melindungi Warga dari Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan publik, termasuk oleh pejabat negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang melarang penyelenggara pelayanan publik melakukan diskriminasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Jika ada pejabat yang melakukan tindakan diskriminatif, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam hukum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan maladministrasi oleh pejabat publik.

Bagaimana Cara Melaporkan?

Masyarakat yang mengalami atau menyaksikan tindakan diskriminatif oleh pejabat dapat melaporkannya ke beberapa lembaga berikut:

Baca Juga :  Paus Minta Megawati jadi Dewan Penasihat Scholas Occurentes

Ombudsman Republik Indonesia – Melayani pengaduan masyarakat terkait maladministrasi, termasuk diskriminasi dalam pelayanan publik. Laporan dapat disampaikan melalui situs resmi www.ombudsman.go.id atau kantor perwakilan daerah.

Komnas HAM – Jika diskriminasi terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Kementerian PAN-RB – Jika kasus berkaitan dengan layanan publik yang buruk.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) – Jika pejabat yang melakukan diskriminasi adalah ASN dan melanggar kode etik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber :

Berita Terkait

Menag RI Nasaruddin Didemo Tiga Elemen Massa, Diduga Terlibat Banyak Skandal?
Dukungan Jenderal Ronny Sompie untuk Strategi Pencegahan Korupsi di Sulut
Rapat Koordinasi Bidang Polkam KADIN Indonesia, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Eliminasi Hambatan Investasi di Indonesia
Menteri UMKM Maman Abdurrahman Akan Temui Dirut Baru BRI Usai Lebaran
Maman Abdurrahman: Sinergi Kementerian UMKM dan Ketenagakerjaan untuk Dorong Wirausaha
Menteri UMKM Maman Abdurrahman Dorong Biliar Indonesia Masuk Industri dan Go Internasional
Tuntutan Mahasiswa Jakarta: Penegakan Hukum untuk Pejabat Pendidikan yang Menyalahgunakan Kekuasaan
Prof Rokhmin Ungkap Strategi Alumni dalam Mencapai Kesuksesan dan Kebahagiaan

Berita Terkait

Rabu, 26 Maret 2025 - 13:53 WIB

Menag RI Nasaruddin Didemo Tiga Elemen Massa, Diduga Terlibat Banyak Skandal?

Rabu, 26 Maret 2025 - 13:52 WIB

Dukungan Jenderal Ronny Sompie untuk Strategi Pencegahan Korupsi di Sulut

Rabu, 26 Maret 2025 - 13:36 WIB

Menteri UMKM Maman Abdurrahman Akan Temui Dirut Baru BRI Usai Lebaran

Rabu, 26 Maret 2025 - 12:48 WIB

Maman Abdurrahman: Sinergi Kementerian UMKM dan Ketenagakerjaan untuk Dorong Wirausaha

Rabu, 26 Maret 2025 - 12:43 WIB

Menteri UMKM Maman Abdurrahman Dorong Biliar Indonesia Masuk Industri dan Go Internasional

Selasa, 25 Maret 2025 - 13:31 WIB

Tuntutan Mahasiswa Jakarta: Penegakan Hukum untuk Pejabat Pendidikan yang Menyalahgunakan Kekuasaan

Selasa, 25 Maret 2025 - 12:43 WIB

Prof Rokhmin Ungkap Strategi Alumni dalam Mencapai Kesuksesan dan Kebahagiaan

Senin, 24 Maret 2025 - 14:02 WIB

Ahmad Irawan: Supremasi Sipil Tetap Terjaga dalam Revisi UU TNI

Berita Terbaru

MALUKU UTARA

Dipimpin Sherly Tjoanda, UMP Maluku Utara 2025 Resmi Naik

Rabu, 26 Mar 2025 - 14:29 WIB