DETIKINDONESIA.ID, SORONG – Sebagaimana surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor B.27582/DJPSDKP/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Pertambangan galian C di Sorong Papua Barat yang terindikasi menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan pesisir sebagai dampak dari tambang galian C oleh : PT. Bagus Jaya Abadi, PT. Pro Intertecha, PT. Akam, PT. Davico Enginering serta PT. Lintas Arta Lestari.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Sisar Matiti Yohanis Akwan meminta tim gabungan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (Kement ATR/BPN), melakukan menyelidiki. Jika ada dugaan, maka langkah penyegelan kegiatan reklamasi ditemukan di pantai kota Sorong harus dilakukan.
Reklamasi pantai tanpa izin ini terlupakan dilakukan oleh PT. Bagus Jaya Abadi, PT. Pro Intertecha, PT. Akam, PT. Davico Enginering serta PT. Lintas Arta Lestari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yohanis Akwan mengatakan, tindakan tegas penghentian reklamasi di Kota Sorong berdasarkan data yang kami analisis ada dua pelanggaran, pertama bahan galian C dan Reklamasi, juga merusak terumbu karang, dan ekosistem laut.
“Dugaan kasus ini menurut kami harus mendapatkan perhatian dan pengawasan KPK, karena kegiatan reklamasi tanpa izin ini bisa saja terjadi di beberapa tempat lagi, sehingga agar kedepannya terjadi hal serupa di tempat-tempat lain yang perlu diambil tindakan tegas”, ujarnya Yohanis
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
